TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah memprioritaskan revitalisasi sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut tidak hanya berpusat di Pulau Jawa dan Sumatra, tetapi juga menjangkau sekolah-sekolah di Indonesia timur.
Menurut Lalu, pemerataan revitalisasi diperlukan untuk menghindari kesenjangan fasilitas pendidikan antardaerah. Pasalnya, sekolah-sekolah di wilayah 3T masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
"Ya tentu prioritas di daerah 3T terdepan terluar tertinggal, tentunya itu menjadi prioritas. Kami juga menyampaikan bahwa dalam melaksanakan revitalisasi ini tidak boleh ada apa namanya kesenjangan, tidak boleh ada kesenjangan antar wilayah. Kita tahu hari ini bahwa di daerah-daerah 3T sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat. Jangan Jawasentris, jangan Sumatrasentris, tetapi Indonesia Timur juga butuh perhatian," ujar Lalu kepada wartawan, Senin, 16 November 2026.
Lebih lanjut, Lalu berharap ketersediaan anggaran dapat mendukung target revitalisasi 100 ribu satuan pendidikan pada 2027 yang disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Ia mengungkapkan, berdasarkan pembahasan terakhir, DPR bersama pemerintah baru menyepakati anggaran sekitar Rp14,2 triliun untuk merevitalisasi 10.470 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
"Jadi kalau Mendikbudristek mengatakan 100 ribu, ya tentu harapan kita semua bisa mencukupi 100 ribu, karena dari rapat terakhir kemarin baru diputuskan DPR bersama pemerintah sepakat menganggarkan sekitar Rp14,2 triliun untuk 10.470 sekolah se-Indonesia," katanya.
Adapun program revitalisasi mencakup perbaikan bangunan sekolah dengan kondisi rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Program ini juga menyasar sekolah yang belum memiliki fasilitas penunjang pembelajaran, seperti perpustakaan dan unit kesehatan sekolah (UKS).
Lalu menambahkan, revitalisasi tersebut sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh sekolah di Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan perhatian dan perbaikan fasilitas untuk mendukung proses belajar mengajar.
"Jadi presiden menginginkan bahwa seluruh sekolah di tanah air tanpa terkecuali mulai dari satuan pendidikan yang paling rendah sampai dengan menengah atas harus diperbaiki dan layak untuk dilaksanakan proses belajar mengajar," pungkasnya.










