TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mempercepat registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini diperlukan untuk memastikan bantuan sosial (bansos) pemerintah tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Imbauan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Tito menjelaskan, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.
“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.
Menurut Tito, ketepatan sasaran penyaluran bansos masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, masih ditemukan masyarakat yang tergolong mampu justru menerima bantuan, sedangkan warga yang benar-benar membutuhkan belum terdata sebagai penerima.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan milik Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Integrasi data tersebut memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.
"98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain," ujarnya.
Mendagri menegaskan, percepatan digitalisasi Perlinsos tidak hanya ditujukan untuk mendukung program pemerintah pusat, tetapi juga membantu Pemda menjalankan tugas dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, bansos merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Karena itu, dukungan Pemda dalam mempercepat registrasi layanan digital Perlinsos menjadi penting agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.










