TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number dalam pembaruan regulasi administrasi kependudukan (adminduk). Kebijakan ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan publik sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah.Dorongan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri atas nama pemerintah mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI atas inisiatif pembentukan RUU Adminduk. Menurutnya, pembaruan regulasi diperlukan untuk menyelaraskan pandangan, memperjelas arah pengaturan, serta memastikan ketentuan yang disusun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Mendagri.
Ia menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah menugaskan Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.
Pembaruan regulasi ini juga diperlukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan integrasi data lintas sektor, dinamika mobilitas penduduk, serta tuntutan pelindungan data pribadi.
Tito menegaskan, penguatan NIK sebagai identitas tunggal perlu didukung integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga. Dengan demikian, penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik dapat semakin terhubung sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali menjalani proses identifikasi menggunakan nomor identitas yang berbeda.
Meski demikian, integrasi data tidak berarti seluruh data sektoral harus digabungkan ke dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas pengelolaan data sektoral sesuai kewenangannya.
“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” sambung Mendagri.
Pemerintah juga mengusulkan pembatasan akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna hanya untuk kepentingan verifikasi dan validasi data. Lembaga pengguna wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data.
Selain itu, lembaga pengguna dilarang menyimpan data kependudukan yang telah diakses maupun memberikan atau memperjualbelikannya kepada pihak lain.
Selain NIK, pemerintah mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan adminduk. IKD tidak hanya dipandang sebagai aplikasi pada perangkat elektronik, tetapi juga sebagai sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik (KTP-el) dan dokumen kependudukan lainnya.
Dalam pembahasan RUU tersebut, pemerintah turut menyoroti pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
"Pemerintah berpandangan bahwa kejelasan pembagian kewenangan merupakan prasyarat bagi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak menimbulkan tumpang tindih,” lanjut Mendagri.
Tito juga mengingatkan agar digitalisasi pelayanan tidak mengabaikan kondisi masyarakat yang beragam. Penduduk yang belum memiliki perangkat elektronik, akses jaringan, maupun kemampuan digital harus tetap mendapatkan pelayanan adminduk melalui mekanisme yang tersedia.
Pelayanan Adminduk dalam Situasi Bencana
Perhatian pemerintah juga diarahkan pada pelayanan administrasi kependudukan dalam situasi darurat dan bencana, termasuk penerbitan dokumen pengganti identitas bagi pengungsi dan korban bencana.
Tito mencontohkan pengalaman pemerintah dalam menangani kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat terdampak bencana di Sumatera dan Flores. Melalui ketersediaan data kependudukan pada server Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), proses pemulihan dokumen dapat dilakukan dengan cepat.
“Ini kami sudah merasakan betul pada saat bencana Sumatera, di tiga provinsi, 53 kabupaten, juga ada bencana di Flores, banyak sekali dokumen-dokumen yang terbawa hanyut, banjir, dan lain-lain, tapi kami mengirim tim [Ditjen] Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan,” tandasnya.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran pimpinan lainnya, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta unsur terkait lainnya.










