TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya rekomendasi atau dokumen yang dihasilkan, tetapi harus terlihat dari dampak nyata yang dirasakan oleh murid, guru, dan masyarakat.
Hal itu disampaikan Atip saat memberikan sambutan penutup pada Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Centre Policy Research Network (CPRN) Summit 2026.
Menurut Atip, hasil pertemuan internasional tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang responsif, program yang efektif, serta kemitraan yang semakin kuat dalam mendukung kemajuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara.
“Tolok ukur keberhasilan SEAMEO CPRN Summit 2026 tidak akan ditemukan hanya pada presentasi yang disampaikan atau rekomendasi yang dihasilkan. Keberhasilan ini akan tercermin dalam kebijakan yang lebih responsif, program yang lebih efektif, kemitraan yang lebih kuat, dan pada akhirnya dampak positif yang dialami oleh para murid, guru, dan masyarakat di seluruh wilayah kita,” kata Atip dalam keterangan yang dikutip, Sabtu, 13 Juni 2026.
Dalam forum bertema Research and Practice: Ways Toward an Inclusive, Equitable, and Sustainable Future itu, Atip menekankan pentingnya sinergi antara riset, kebijakan, dan praktik pendidikan di lapangan. Menurutnya, kebijakan yang berkualitas harus dibangun berdasarkan data dan bukti ilmiah yang kuat agar implementasinya tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan pentingnya keberanian melakukan perubahan dan adaptasi di tengah berbagai tantangan pendidikan yang terus berkembang.
“Perubahan adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindari, dan sangat penting untuk masa depan yang lebih baik. Kebijakan yang lebih baik membutuhkan bukti yang kuat, implementasi yang lebih baik membutuhkan kolaborasi yang bermakna, dan kemajuan yang berkelanjutan membutuhkan pembelajaran serta adaptasi yang tiada henti,” ujarnya.
Atip mengatakan dunia pendidikan di Asia Tenggara saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perkembangan teknologi yang cepat, perubahan kebutuhan pasar kerja, persoalan lingkungan, hingga masih adanya kesenjangan akses pendidikan bagi sebagian anak.
Karena itu, ia menilai pendidikan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh pemangku kepentingan perlu terlibat melalui semangat gotong royong, mulai dari pendidik, keluarga, masyarakat, perguruan tinggi, mitra pembangunan, hingga sektor swasta.
“Kita harus bekerja bersama untuk memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang atau kondisinya, memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan kesempatan untuk memenuhi potensi mereka,” tegas Atip.
SEAMEO CPRN Summit 2026 berlangsung pada 9–11 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Atip juga menyampaikan apresiasi kepada SEAMEO Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (CECCEP), Sekretariat SEAMEO, seluruh pusat SEAMEO, serta para peneliti yang telah berkontribusi dalam forum tersebut.
Menurutnya, pertemuan tersebut bukan akhir dari sebuah diskusi, melainkan awal dari upaya bersama untuk memperkuat kerja sama regional dalam mewujudkan pendidikan Asia Tenggara yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
