TVRINews, Jakarta
Wakil Presiden menegaskan swasembada komoditas lokal dan integrasi teknologi menjadi fondasi utama Indonesia menghadapi ketidakpastian global.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, menegaskan bahwa penguatan sektor ketahanan pangan dan akselerasi transformasi digital merupakan dua pilar krusial bagi Indonesia dalam menavigasi dinamika global yang kian kompleks.
Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat memberikan pengarahan strategis kepada para peserta program pendidikan pimpinan nasional di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI), Rabu 3 Juni 2026, Guna mempertegas keselarasan visi dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional sebagai prioritas utama negara.
Reformasi Agraria dan Potensi Superfood
Dalam peta jalan ketahanan pangan, Wapres menginstruksikan adanya evaluasi mendasar dan menyeluruh pada rantai pasok pertanian, mulai dari pengelolaan pupuk subsidi, sistem irigasi, penyediaan bibit unggul, hingga modernisasi melalui mekanisasi alat pertanian.
Selain mengejar target swasembada, pemerintah kini fokus pada diversifikasi pangan guna mengikis ketergantungan pada komoditas tunggal. Gibran mengidentifikasi sejumlah kekayaan alam lokal yang berpeluang besar menembus pasar kesehatan global.
“Porang, sukun, daun kelor, sagu, hingga rumput laut merupakan superfood yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan diminati pasar internasional. Tren global saat ini mengarah pada gaya hidup sehat sehingga menjadi peluang besar bagi Indonesia,” ujar Wapres Gibran.
Lebih lanjut, sektor ekonomi biru juga menjadi sorotan. Wapres menilai komoditas rumput laut Indonesia memiliki potensi masif di tingkat global, namun memerlukan penguatan signifikan pada industri hilir agar mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pemerintah berkomitmen mendukung ekosistem ini melalui pembangunan infrastruktur terintegrasi, termasuk bendungan, kawasan kampung nelayan modern yang dilengkapi fasilitas cold storage, pabrik es, hingga akses bahan bakar khusus.
Digitalisasi sebagai Instrumen Anti-Korupsi
Pada dimensi tata kelola pemerintahan, integrasi teknologi dipandang sebagai solusi mutakhir untuk menciptakan birokrasi yang ramping dan bersih. Wapres menyatakan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi administrasi, melainkan instrumen penegakan transparansi.
“Digitalisasi adalah instrumen penting untuk memangkas birokrasi yang berbelit, mencegah pungutan liar, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi korupsi. Karena itu, pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial (AI), harus terus didorong,” tegasnya.
Guna mewujudkan tata kelola yang akuntabel, penguatan platform digital terpadu milik pemerintah seperti Online Single Submission (OSS), e-Katalog, dan ekosistem GovTech akan terus diprioritaskan agar pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien.
Di akhir arahannya, Wapres mengimbau para calon pemimpin nasional di Lemhannas RI untuk mengadopsi pola pikir yang adaptif, visioner, dan berbasis solusi dalam menghadapi disrupsi zaman. Sinergi lintas sektor serta adopsi inovasi teknologi diyakini akan menjadi fondasi kokoh yang membawa Indonesia bertransformasi menjadi negara maju yang resilien.
