TVRINews, Jakarta
Prasetyo Hadi meminta publik kawal proses hukum di Kejaksaan Agung terkait pembenahan internal tata kelola.
Pemerintah Indonesia meminta publik untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan menyusul penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, pada Rabu 3 Juni 2026.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menuntaskan penyelidikan sebelum menarik kesimpulan.
"Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya,” ujar Prasetyo pada Rabu 3 Juni.
Komitmen Pembenahan Birokrasi
Tindakan hukum oleh Kejaksaan Agung ini berlangsung hanya sehari setelah pemerintah mengumumkan perombakan struktural pada posisi pimpinan BGN. Kendati demikian, Istana menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari agenda besar restrukturisasi demi meningkatkan akuntabilitas di sektor publik.
Menurut Prasetyo, pergantian kepemimpinan di tubuh BGN seyogianya dilihat sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat manajemen internal. Evaluasi dan pembenahan ini, lanjutnya, tidak hanya menyasar BGN, melainkan berlaku mengikat bagi seluruh kementerian dan lembaga negara.
"Ini bagian dari komitmen kita bersama-sama untuk terus memperbaiki tata kelola dan manajemen pemerintahan, baik di kementerian maupun lembaga," kata Prasetyo.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran birokrasi agar tetap mematuhi koridor hukum yang berlaku dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat sehari-hari. "Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum,” tambahnya.
