TVRINews – Jakarta
Pemerintah memperluas digitalisasi ruang kelas melalui distribusi Interactive Flat Panel (IFP) guna menekan kesenjangan mutu pendidikan hingga ke wilayah 3T.
Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pendidikan nasional mengalami pergeseran paradigma yang cukup masif.
Ruang-ruang kelas yang semula didominasi oleh metode konvensional berbasis teks kini mulai bertransformasi menjadi ruang belajar yang lebih visual, interaktif, dan partisipatif. Langkah strategis ini digerakkan melalui pemanfaatan perangkat Interactive Flat Panel (IFP) yang diintegrasikan langsung dengan ekosistem pembelajaran digital nasional.
(Presiden Prabowo Subianto (Kanan) saat meninjau pemanfaatan perangkat Interactive Flat Panel (IFP) di SMPN 4 Kota Bekasi, pada Senin, 17 November 2025. [Foto: BPMI Setpres/Rusman])
Transformasi tersebut dirancang bukan sekadar sebagai pembaruan perangkat keras pengganti papan tulis konvensional, melainkan sebagai instrumen utama untuk meratakan akses terhadap sumber belajar berkualitas.
Pemerintah memandang bahwa pemerataan mutu harus menembus batas geografis, termasuk menjangkau satuan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kita paham bahwa pendidikan kita banyak ketertinggalan, negara kita sangat besar, luas. Kita memiliki lebih dari 288 ribu sekolah, banyak di tempat terpencil, salah satu upaya kita adalah digitalisasi pendidikan,” ujar Presiden Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026 lalu.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa upaya digitalisasi pendidikan Indonesia telah memperoleh pengakuan internasional. Indonesia baru saja menerima penghargaan tertinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui International Telecommunication Union (ITU) dalam kategori e-government dan digitalisasi pendidikan.
(Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026. [Foto: BPMI Setpres/Cahyo])
Berdasarkan data resmi, hingga penghujung tahun 2025, program pengadaan IFP beserta perangkat pendukung telah berhasil disalurkan ke 288.865 satuan pendidikan dengan alokasi awal satu unit per sekolah.
Angka tersebut terus menunjukkan eskalasi signifikan. Tercatat hingga Juli 2026, distribusi telah merambah ke 13.838 satuan pendidikan di wilayah 3T, lengkap dengan penambahan 30.285 unit laptop serta perangkat penyimpanan eksternal.
Kehadiran teknologi ini terbukti memberikan warna baru bagi tenaga pendidik dan peserta didik. Guru kini memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengeksplorasi metode mengajar melalui video, simulasi digital, ilustrasi, serta bahan ajar interaktif. Di sisi lain, para siswa dilaporkan lebih mudah mencerna konsep-konsep abstrak yang sebelumnya sulit divisualisasikan.
Kendati demikian, penyediaan perangkat keras semata dinilai belum cukup. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung dan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, ekosistem ini turut disokong oleh pelatihan intensif yang sejauh ini telah diikuti oleh 33.156 guru dan tenaga kependidikan.
(Foto Ilustrasi: TVRINews.com)
Dari sisi suplai energi dan konektivitas, akselerasi juga digenjot secara masif. Hingga periode berjalan, dukungan akses internet telah mencakup 8.265 satuan pendidikan, sementara layanan kelistrikan telah menyentuh 2.389 sekolah. Selain itu, platform Rumah Pendidikan yang terintegrasi di dalam ekosistem IFP kini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 6,9 juta pengguna aktif dengan ketersediaan 4.843 modul sumber belajar gratis.
Memasuki paruh kedua tahun 2026, agenda pembangunan pendidikan nasional dipastikan tidak akan melambat. Pemerintah telah merancang sejumlah proyeksi lanjutan, di antaranya penambahan tiga unit IFP baru untuk setiap sekolah guna memperluas penetrasi teknologi di ruang-ruang kelas.
Perluasan jaringan internet juga ditargetkan melonjak dua kali lipat menjadi 16.557 satuan pendidikan pada tahun ini. Sementara itu, persoalan krusial terkait pasokan listrik di 227.365 satuan Pendidikan yang mencakup 26.162 sambungan baru dan penambahan daya pada 201.203 sekolah terus dikebut kutiplama resmi Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom) RI.
Khusus untuk 9.544 sekolah yang berada di luar jangkauan jaringan PLN, pemerintah menyiapkan solusi mandiri berupa pembangkit tenaga surya berbasis baterai dan sistem off-grid.
Keberhasilan grand design ini pada akhirnya sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Peran aktif pemerintah daerah, pihak sekolah, para pendidik, hingga partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa seluruh perangkat penunjang ini tidak hanya dimanfaatkan secara optimal, tetapi juga dirawat demi keberlangsungan mutu pendidikan jangka panjang.
