TVRINews, Jakarta
Penanganan darurat pascagempa berkekuatan Magnitudo 7,7 Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), diperkuat melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sejumlah mitra. Salah satu upaya yang dilakukan yakni kaji kebutuhan bersama di Kabupaten Sikka untuk memastikan penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Kolaborasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan para mitra pada kaji kebutuhan dilakukan secara bersama-sama. Langkah ini sangat penting dalam memetakan kebutuhan konkret yang diperlukan warga terdampak, khususnya di wilayah Kabupaten Sikka, NTT.
Kolaborasi ini melibatkan BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sejumlah anggota Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF), Palang Merah Indonesia dan Komunitas Fasar Sikka.
Bertempat di UNIMOF pada Selasa lalu, 1 September 2026, BNPB memimpin rapat koordinasi yang diikuti berbagai pihak tersebut.
Direktur Penanganan Darurat Wilayah III BNPB, Nelwan Harahap, menyampaikan informasi umum penanganan darurat di daerah Sikka. Dari sisi upaya daerah, Sekretaris BPBD Kabupaten Sikka Muhammad Karim menambahkan kebutuhan dukungan dalam merespons kesenjangan dalam penanganan darurat. Hal ini yang selanjutnya akan dipetakan dalam kaji kebutuhan di wilayah.
“Dalam pertemuan ini disepakati pembagian kerja pemerintah pusat dan daerah dalam koordinasi respons lanjutan tanggap darurat di Kabupaten Sikka yang diperpanjang sampai tanggal 11 September 2026,” ujar Unsur Pengarah BNPB yang sekaligus pendiri HFI, Victor Rembeth, dikutip Kamis, 3 September 2026.
Victor menambahkan, beberapa hal yang dikerjakan bersama adalah melengkapi kaji kebutuhan bersama yang dikoordinasikan oleh Karitas KWI, serta Pos Koordinasi yang bertempat di UNIMOF.
“Juga penyiapan logistik yang melibatkan mahasiswa dan mahasiswi UNIMOF bersama dengan kelompok Pemuda Katolik Keuskupan beserta dengan Pemuda Gereja Pos Terpadu Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) menambah manis kebersamaan respon kemanusiaan di Sikka,” tuturnya.
Victor menggarisbawahi, respons bencana menjadi ajang etalase kemanusiaan berbasis kerja antar pihak yang manis dan bisa menolong mengurangi penderitaan masyarakat terdampak.
Kerja bersama Pemerintah dan masyarakat, antara lain HFI dan berbagai pihak menunjukan prinsip-prinsip penanggulangan bencana yang diamanatkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu koordinasi dan keterpaduan serta kemitraan.
Semangat dari prinsip-prinsip inilah yang menjadikan respons bencana dapat dilakukan sesuai dengan tujuan penanggulangan bencana yang diamanatkan yaitu, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana melalui kegiatan yang terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Pada bencana gempa Flores Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengapresiasi dukungan dari para mitra. Keterlibatan semua pihak tampak jelas saat upaya-upaya tanggapd arurat berlangsung di wilayah terdampak bencana.
BNPB yang menjalankan mandat undang-undang penanggulangan bencana melakukan tugasnya dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat maupun berbagai organisasi dalam karya kemanusiaan gempa Flores tersebut.
Tak hanya BNPB, berbagai organisasi masyarakat sipil beraksi sejak hari pertama untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah di semua kabupaten terdampak. Secara khusus, kolaborasi BNPB dan para mitra terwujud dalam koordinasi, salah satunya yang berlangsung di Kabupaten Sikka.
