TVRINews, Padang
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat.
Ia menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas, disertai pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak.
“Tentunya bencana banjir bandang di Kota Padang menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Senin, 12 Oktober 2026.
Banjir bandang terjadi pada Sabtu, 10 Oktober 2026, setelah hujan deras mengguyur Kota Padang, terutama Kecamatan Kuranji dan Nanggalo. Sejumlah warga terjebak arus banjir sehingga membutuhkan pertolongan segera.
Tim SAR gabungan mengevakuasi lebih dari 50 warga yang terjebak banjir di kawasan Koto Tangah akibat meluapnya sungai. Proses penyelamatan berlangsung di tengah derasnya arus dengan menggunakan perahu karet dan tali.
Puan menyampaikan apresiasi kepada petugas dan relawan yang terlibat dalam proses evakuasi.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir,” ujar Puan.
Menurutnya, keselamatan warga tidak hanya bergantung pada proses evakuasi, tetapi juga kepastian tempat berlindung bagi keluarga yang harus meninggalkan rumah.
“Bagi keluarga yang menghadapi bahaya, pertolongan tepat waktu dan kepastian tempat berlindung sangat berarti untuk menjaga keselamatan orang-orang yang mereka cintai,” ucap Puan.
Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi.
Pemerintah juga diminta menyediakan tempat pengungsian yang aman dan layak, dilengkapi fasilitas kesehatan, selimut, serta pakaian bagi warga yang mengungsi tanpa persiapan.
“Tempat pengungsian juga harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus dan yang memiliki penyakit bawaan,” tutur Puan.
Berdasarkan pendataan sementara, banjir bandang berdampak pada tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang. Lebih dari 600 jiwa dilaporkan mengungsi di sejumlah lokasi. Data warga terdampak dan pengungsi masih dalam proses pendataan dan pemutakhiran.
Puan menilai warga yang mengungsi perlu memperoleh kepastian mengenai perlindungan selama berada di pengungsian. Hal itu penting agar masyarakat tidak terburu-buru kembali ke wilayah berisiko hanya karena tekanan ekonomi atau kekhawatiran terhadap rumah yang ditinggalkan.
“Ketika warga diminta mengungsi, mereka perlu merasa yakin bahwa keluarganya akan didampingi. Dukungan Pemerintah harus membantu mereka mengutamakan keselamatan dan memberi waktu untuk menunggu sampai keadaan benar-benar aman,” tutur Puan.
Dari sisi kerusakan, pendataan sementara mencatat satu rumah rusak berat dan empat rumah rusak sedang. Selain itu, sekitar 120 rumah dilaporkan terdampak banjir. Akses jalan di wilayah Kuranji juga terputus sehingga menghambat perjalanan menuju sejumlah lokasi terdampak.
Puan mendorong pemerintah memberikan kepastian mengenai perbaikan rumah warga yang rusak serta memastikan bantuan berlanjut setelah masa tanggap darurat berakhir.
“Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi warga yang masih menghadapi kesulitan,” kata Puan.
Ia juga menyoroti dampak banjir terhadap penghasilan masyarakat. Menurut Puan, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pemulihan mata pencaharian agar warga dapat kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga.
“Dukungan yang berkesinambungan akan membantu mencegah keluarga kembali terlalu cepat ke kawasan berisiko karena tekanan ekonomi,” ucap Puan.
Puan menambahkan pemerintah perlu mendengarkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat dalam menentukan langkah pemulihan.
Informasi yang jelas mengenai kondisi wilayah, kelanjutan perlindungan, dan rencana perbaikan dinilai penting agar warga dapat mengambil keputusan dengan aman.
“Keselamatan akan lebih terjaga ketika keluarga memiliki kepastian untuk menjalani masa pemulihan. Setelah keadaan membaik, mereka juga membutuhkan dukungan untuk kembali membangun kehidupan dengan pijakan yang lebih kuat,” tutur Puan.
Selain penanganan darurat dan pemulihan, Puan mengingatkan pentingnya mitigasi untuk mengurangi risiko banjir bandang serupa di kemudian hari. Salah satu langkah yang disorot adalah perbaikan tanggul yang jebol di daerah aliran sungai sekitar lokasi terdampak.
“Termasuk perbaikan tanggul jebol di daerah aliran sungai yang berada di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi atas risiko terulangnya banjir di wilayah ini,” ujar Puan.
Puan menyatakan DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal penanganan darurat hingga pelaksanaan program penanggulangan pascabencana banjir di Padang.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan peralatan yang memadai bagi tim SAR dan relawan agar proses penyelamatan dapat berlangsung secara maksimal dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas maupun warga.
“Pengabdian tim penyelamat perlu berjalan bersama komitmen dari Negara untuk menyediakan peralatan yang menjamin keamanan petugas dan warga, khususnya di saat-saat darurat,” tutur Puan.
