TVRINews – Jakarta
Mekanisme satu pintu untuk batu bara, sawit, dan ferro alloy resmi berlaku besok guna menekan kebocoran devisa.
Pemerintah Indonesia resmi mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan pengelola tunggal untuk mengintegrasikan arus ekspor komoditas strategis nasional. Pada fase perdananya, korporasi milik negara ini akan mengontrol langsung pengapalan tiga komoditas andalan: batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Strategis ini merupakan pengejawantahan dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam mereformasi tata kelola kekayaan alam domestik. Pemerintah menargetkan standardisasi pengawasan demi mengoptimalkan pendapatan negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa penataan sistem ini sengaja menyasar sektor-sektor dengan valuasi tertinggi di pasar global.
"Pelaksanaan ini pada tahap awal dimulai pada tiga ekspor terbesar kita, pertama batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu 31 Mei 2026.
Airlangga menekankan, sentralisasi melalui PT DSI dirancang untuk menutup celah manipulasi harga (under pricing) dan mencegah pelarian valuta asing hasil ekspor (DHE) ke luar negeri. Melalui sistem satu pintu, setiap aktivitas dagang diharapkan merefleksikan nilai riil yang transparan.
Secara akumulatif, ketiga sektor yang masuk dalam fase awal ini memiliki posisi tawar yang sangat besar bagi neraca perdagangan luar negeri, dengan kontribusi mencapai US$66,13 miliar sepanjang tahun 2025.
Masa Transisi dan Kepastian Regulasi
Kebijakan ini dijadwalkan mulai berjalan pada Senin 1 Juni 2026, Pemerintah menerapkan skema bertahap guna memastikan stabilitas iklim investasi dan memberikan ruang adaptasi yang cukup bagi para pelaku industri.
• 1 Juni 2026 : Periode transisi dimulai. Eksportir wajib melaporkan seluruh aktivitas perdagangan mereka ke PT DSI melalui integrasi portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
• Agustus 2026 : Evaluasi tahap pertama setelah tiga bulan berjalan.
• 1 Januari 2027 : Implementasi penuh dan menyeluruh di seluruh sektor terkait.
Airlangga menambahkan bahwa masa transisi ini krusial agar operasional korporasi di lapangan tidak mengganggu kepastian hukum dan roda bisnis yang sedang berjalan.
Komitmen Transparansi Tata Kelola
Menanggapi kekhawatiran pelaku usaha terkait potensi birokrasi baru, manajemen Danantara menjamin bahwa operasional PT DSI akan bersandar pada prinsip good corporate governance yang ketat.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa lembaga ini didirikan bukan sekadar untuk memindahkan jalur administrasi, melainkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang bersih.
"Di PT DSI kami memastikan perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang transparan. Kami tidak mau satu niat yang baik dikelola dengan cara yang tidak baik, sehingga hanya menjadi pemindahan masalah saja," tegas Dony pada kesempatan yang sama.
Melalui kombinasi pengawasan ketat dan transparansi digital, penguatan tata kelola ini diharapkan mampu memperkokoh struktur ekonomi makro Indonesia di tengah fluktuasi pasar komoditas global.
