TVRINews, Bogor
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia. Menurutnya, berbagai praktik ekonomi ilegal, termasuk korupsi dan penyelundupan, menjadi salah satu penyebab yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan amanat pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu, 1 Juli 2026.
Presiden Prabowo mengatakan, upaya memberantas tindak pidana ekonomi harus dilakukan secara konsisten karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
"Rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal," kata Presiden Prabowo, dalam keterangannya, Rabu, 1 Juli 2026.
Presiden juga menilai, peran aparat penegak hukum, khususnya Polri, sangat penting dalam menjaga keamanan sekaligus menciptakan kepastian hukum yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Presiden, keamanan tidak hanya dimaknai sebagai kondisi yang bebas dari tindak kriminal. Lebih dari itu, keamanan harus mampu memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial tanpa rasa khawatir.
"Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja. Petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi," ujar Presiden Prabowo.
Selain mendukung kegiatan ekonomi, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh warga dapat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dalam suasana yang aman, damai, dan penuh toleransi.
Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Presiden mengajak seluruh aparat dan elemen bangsa memperkuat sinergi dalam memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan negara, sekaligus menciptakan stabilitas nasional sebagai fondasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
