TVRINews, Aceh
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mempercepat normalisasi muara Sungai Krueng Meureudu untuk membuka kembali akses melaut bagi nelayan. Pengerukan diprioritaskan pada sisi kiri hilir muara agar kapal dapat melintas tanpa harus menunggu seluruh pekerjaan selesai.
Pendangkalan akibat timbunan lumpur pascabencana hidrometeorologi pada November 2025 membuat kapal nelayan kesulitan melewati muara. Kondisi tersebut menghambat mobilitas sekaligus berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan pengerukan sisi kiri merupakan langkah taktis agar akses nelayan dapat segera dipulihkan, sementara pekerjaan di bagian muara lainnya tetap berjalan.
“Untuk penanganan ini, saya sudah mengarahkan agar pengerukan dilakukan di sebelah kiri terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat yang ingin melaut bisa lebih cepat memanfaatkan jalur tersebut. Kalau menunggu seluruhnya selesai, masyarakat tetap tidak bisa melaut,” kata Sibral dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Minggu, 16 Agustus 2026.
Normalisasi dilakukan melalui pengerukan sepanjang 500 meter dengan kedalaman sekitar empat meter. Jalur sisi kiri ditargetkan mulai dapat dilalui kapal nelayan pada Agustus 2026, sedangkan seluruh pekerjaan diharapkan selesai pada November 2026.
“Kami akan mengerahkan ekskavator amfibi untuk mempercepat penanganan. Mudah-mudahan pekerjaan sepanjang 500 meter di muara ini dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan hasil sesuai harapan masyarakat,” ujar Sibral.
Staf Humas Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Jamaluddin mengatakan pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sisi kiri muara.
Progres normalisasi saat ini mencapai sekitar 35–40 persen. Pengerjaan jalur prioritas tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu setengah bulan.
Dukungan anggaran tahap awal untuk pekerjaan ini berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp37 miliar. Tambahan anggaran sekitar Rp50 miliar direncanakan tersedia pada akhir Agustus untuk melanjutkan dan menuntaskan normalisasi muara.
Pembukaan kembali jalur muara diharapkan dapat memulihkan aktivitas perikanan secara bertahap. Dengan akses yang lebih aman, nelayan dapat kembali melaut, distribusi hasil tangkapan kembali berjalan, dan pendapatan keluarga yang terdampak dapat berangsur pulih.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan mendorong pekerjaan diselesaikan sebelum puncak musim hujan.
“Puncak musim hujan berada pada Oktober, November, dan Desember. Kami berharap sebelum memasuki periode tersebut seluruh penanganan dapat diselesaikan,” kata Imran selaku Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Satgas PRR juga membuka ruang koordinasi untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan kendala teknis maupun administratif selama pekerjaan berlangsung.
“Jika terdapat kendala di lapangan, segera sampaikan kepada Satgas PRR agar kita dapat bersama-sama mengurai akar masalah dan menyiapkan solusi yang memadai,” ucap Imran.
