TVRINews – Jakarta
Pemerintah evaluasi tarif ferronickel demi amankan pasokan bahan baku baterai mobil listrik domestik.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan komoditas hilir nikel, khususnya varian ferronickel, guna mengoptimalkan pendapatan negara dan menjaga stabilitas ekosistem industri strategis.
Dalam konferensi pers bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) dan Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) Minggu 31 mei 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kebijakan standardisasi ekspor serta langkah taktis dalam memberantas kebocoran devisa negara.
Pembatasan Produk Hulu, Fokus pada Ekosistem EV
Pemerintah secara spesifik memetakan klasifikasi komoditas berbasis Harmonized System (HS) Code untuk sektor ferro alloy guna memberikan batasan regulasi yang lebih jelas. Airlangga menekankan bahwa restriksi saat ini berfokus pada produk turunan fase awal.
"Kebijakan pembatasan saat ini diterapkan pada hasil pemrosesan tahap pertama, yakni ferronickel. Sementara itu, untuk komoditas yang mendukung ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) seperti katoda, anoda, prekursor, hingga konsentrat, pemerintah terus mendorong akselerasinya karena sektor tersebut merupakan bagian dari ekosistem yang sedang kita bangun," ujar Airlangga di Jakarta.
Hal ini untuk memastikan bahwa hilirisasi tidak mandek pada produk setengah jadi, melainkan terus bergerak menuju industri bernilai tambah tinggi yang ramah terhadap investasi hijau.
Pemantauan Pajak dan Evaluasi Triwulan
Terkait regulasi fiskal yang membayangi sektor pertambangan dan komoditas, pemerintah memilih untuk mempertahankan skema insentif dan tarif yang berlaku saat ini sembari melakukan pengawasan ketat secara berkala.
Seluruh instrumen penarikan pajak ekspor serta bea keluar dipastikan tetap berada di bawah supervisi ketat Bea Cukai serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk sektor terkait.
"Formulasi kelayakan fiskal ini akan dipantau secara intensif dan dijadwalkan menjalani proses evaluasi menyeluruh pada tiga bulan pertama," tambah Airlangga.
(Grafis: TVRINews.com/FY (Sumber Data: Bakom RI))
Mitigasi Transaksi Ilegal Melalui PT DSI
Salah satu poin krusial dalam transformasi tata kelola komoditas ini adalah peran strategis Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).
Lembaga ini diproyeksikan menjadi benteng pertahanan dalam meminimalisir kerugian negara akibat aktivitas perdagangan ilegal.
Pemerintah mengidentifikasi tiga tantangan utama di lapangan yang menjadi fokus intervensi PT DSI:
• Aktivitas penyelundupan atau ekspor ilegal.
• Praktik manipulasi nilai transaksi (undervalue).
• Manipulasi dokumen faktur (under-invoicing).
Menutup penjelasannya, Airlangga menegaskan bahwa setiap tindakan yang menyalahi hukum tata niaga akan ditindak tegas. Kehadiran PT DSI dirancang sebagai sistem mitigasi agar seluruh pencatatan volume dan nilai ekspor komoditas nasional bergerak transparan serta sepenuhnya selaras dengan dinamika harga pasar global.
