TVRINews, Nusa Tenggara Barat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan pentingnya pelayanan pemerintah yang cepat dan mudah bagi masyarakat dalam sektor perumahan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan KUR Perumahan di Graha Bhakti Praja Conference Center, Selasa, 19 Mei 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan dalam mempercepat akses pembiayaan perumahan melalui Program 3 Juta Rumah.
Dalam sambutannya, Maruarar menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh lambat, khususnya dalam urusan pembiayaan dan penyediaan hunian layak.
"Melayani rakyat itu harus dengan cepat, ayo kita nyanyi lagu 'Bongkar' supaya pemerintah melayani rakyat tidak boleh lambat tapi harus cepat dan mudah bagi rakyat," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Selasa, 19 Mei 2026.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan dan pembiayaan perumahan rakyat. Pemerintah, kata dia, terus memperluas akses pembiayaan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak huni dengan skema yang mudah, cepat, dan terjangkau.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, jajaran FORKOPIMDA dari sejumlah provinsi, serta perwakilan lembaga pembiayaan dan perbankan.
Dalam kesempatan yang sama, Bank Syariah Indonesia menyatakan komitmennya mendukung program prioritas nasional di bidang perumahan.
Wakil Direktur Utama BSI menyebut pihaknya siap mendukung penambahan kuota pembiayaan perumahan untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah.
Secara nasional, realisasi penyaluran kredit program perumahan melalui BSI telah mencapai Rp799,11 miliar. Sementara khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat, realisasinya mencapai Rp43,82 miliar.
Selain itu, hingga April 2026 BSI telah menyalurkan pembiayaan untuk 1.201 unit rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penyaluran Kredit Pemilikan Perumahan (KPP) juga tercatat mencapai Rp819 miliar kepada 2.385 nasabah sejak program diluncurkan.
Maruarar berharap sinergi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin mempercepat realisasi program perumahan nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau di berbagai daerah Indonesia.
