TVRINews, Jakarta
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengalokasikan bantuan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat melaporkan perkembangan penanganan bencana kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas, Senin, 7 September 2026.
Tito mengatakan, bantuan yang diberikan Presiden tersebut bahkan mencapai dua kali lipat dari usulan yang sebelumnya disampaikan Kemendagri.
"Bapak sudah memberikan bantuan kepada daerah-daerah supaya daerah-daerah betul-betul bisa menyentuh sampai ke pelosok-pelosok, yaitu sebanyak Rp200 miliar, dua kali dari usulan kami," ujar Tito, Senin, 7 September 2026.
Menurut Tito, dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan bencana hingga menjangkau masyarakat di wilayah pelosok, khususnya warga yang masih tinggal di tenda atau mengamankan diri karena rumahnya rusak maupun khawatir untuk kembali ke rumah.
Namun, Tito menyoroti masih rendahnya realisasi anggaran di sejumlah daerah. Dia menyebut Pemerintah Provinsi NTT menjadi salah satu daerah yang bergerak cukup cepat dengan realisasi sekitar Rp23 miliar.
Sementara itu, beberapa kabupaten masih mencatat realisasi yang rendah. Salah satunya Kabupaten Sikka yang baru merealisasikan sekitar Rp368 juta dari alokasi Rp21 miliar.
"Kalau ada beberapa daerah lain masih rendah sekali, ada yang Sikka itu berat betul, itu baru Rp368 juta dikeluarkan dari Rp21 miliar," katanya.
Untuk mempercepat penggunaan anggaran, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran mengenai petunjuk penggunaan anggaran dalam kondisi darurat. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan mekanisme pengadaan langsung selama masa tanggap darurat.
Kemendagri turut mengirimkan empat tim Inspektorat Jenderal untuk mendampingi pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran agar prosesnya berjalan cepat dan tepat sasaran.
Kemudian, Tito menegaskan percepatan realisasi diperlukan agar anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat dapat segera dirasakan masyarakat terdampak hingga ke pelosok daerah.
Selain dukungan anggaran, pemerintah juga terus melakukan pendataan terhadap rumah warga dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
Setelah kondisi kegempaan dinyatakan stabil oleh BMKG, bantuan perbaikan rumah akan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah rusak ringan mendapat bantuan Rp15 juta, sementara rumah rusak sedang Rp30 juta. Untuk rumah yang mengalami rusak berat, pemerintah akan melakukan pembangunan kembali.
Khusus wilayah NTT, pembangunan rumah korban akan dilakukan di lokasi semula atau secara in situ. Tito mengatakan relokasi massal tidak diperlukan karena tanah tempat tinggal warga umumnya masih berada di lokasi dan tidak terbawa longsor.
"Di kasus di NTT semuanya rata-rata tanahnya ada di tempat, sehingga dibangunkan oleh BNPB di in situ di tempat tanahnya masing-masing, tidak perlu relokasi secara massal," jelasnya.
Pemerintah juga memperkuat layanan administrasi bagi masyarakat terdampak. Enam tim Dukcapil telah dikirim ke NTT dan sejauh ini memproduksi sekitar 11 ribu dokumen kependudukan.
Kemendagri juga berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk penerbitan kembali sertifikat tanah serta dengan Polri terkait pengurusan SIM, STNK, dan BPKB secara gratis bagi masyarakat terdampak bencana.
