TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), staf khusus, dan pejabat struktural akademik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (13/10/2026). Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya loyalitas, integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang baik dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab.
Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian, termasuk Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes).
"Acara yang menurut saya sangat penting, karena ini acara adalah untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Eselon I, yang tidak banyak di Kemendagri. Hari ini diserahterimakan jabatan," katanya di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Perkuat Pengawasan Pemerintahan Daerah
Tito menjelaskan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan Itjen Kemendagri berbeda dengan inspektorat di kementerian lain karena memiliki kewenangan mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan inspektorat pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Kewenangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Kita juga memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang dapat melakukan pemeriksaan kepada pemerintahan daerah yang enggak bisa dikerjakan oleh kementerian/lembaga lain [secara] administrasi, kecuali pidana," terangnya.
Untuk memperkuat fungsi pengawasan, Tito mendorong Itjen Kemendagri meningkatkan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta komisi lain yang menangani perlindungan anak dan bidang terkait.
Ia juga meminta Itjen menjalin hubungan baik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koordinasi tersebut diperlukan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan memperkuat sistem pengawasan internal.
Selain itu, Tito mendorong pertemuan rutin secara daring dengan para inspektur daerah agar koordinasi antara Itjen Kemendagri dan inspektorat daerah semakin erat.
"Mendorong sistem internal, sistem yang sehat birokrasi yang baik, itu juga saya serahkan kepada Itjen. Tugas Itjen itu berat apalagi pembagian wilayahnya dan ada inspektur khusus untuk pemeriksaan," jelasnya.
Selain penguatan pengawasan, Tito menjelaskan penempatan dan pergantian pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak, kinerja, serta kontribusi selama menjalankan tugas sebelumnya.
Salah satu jabatan strategis yang menjadi perhatian adalah Dirjen Bina Pemdes. Jabatan ini berperan dalam mendukung berbagai agenda pembangunan desa, termasuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam penempatan staf khusus, Tito juga mempertimbangkan pengalaman, rekam jejak, dan kinerja. Pejabat yang memiliki pengalaman panjang serta mampu bersikap tenang saat menghadapi persoalan diharapkan dapat membantu pimpinan menjalankan tugas dan menjaga stabilitas organisasi.
Ia menegaskan loyalitas menjadi salah satu aspek utama dalam penempatan pejabat yang bekerja langsung dengan pimpinan. Namun, loyalitas perlu berjalan seiring dengan kompetensi, kemampuan menyelesaikan pekerjaan, serta kemampuan menjaga stabilitas pribadi dan organisasi.
"Saya menyadari bahwa yang benar memang nomor satu loyalitas, yang pinter banyak. Jadi selalu saya tempatkan bahwa semua pemimpin ingin berhasil, dan dia enggak akan mungkin bisa bermain sendiri one man show, enggak akan mungkin. Dia menjadi kuat ketika dia memiliki kelompok, pendukung," ungkapnya.
Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik meliputi:
- Wahyu Bintono Hari Bawono sebagai Inspektur Jenderal Kemendagri.
- Bernhard Rondonuwu sebagai Dirjen Bina Pemerintahan Desa.
- Andi Ony Prihartono sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- La Ode Ahmad Pidana Bolombo sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga.
- Benni Irwan sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Selain itu, Tito mengangkat Sang Made Mahendra Jaya sebagai Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum.
Untuk jabatan struktural akademik, Yusharto Huntoyungo dilantik sebagai Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Sementara itu, Raden Gani Muhamad ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.
