TVRINews, Palembang
Pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran, pemantauan titik panas, dan pencegahan meluasnya api berjalan secara terpadu.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menghadiri Rapat Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca serta potensi yang dapat memengaruhi perkembangan karhutla.
Berdasarkan data rapat koordinasi penanganan karhutla Sumatera Selatan per Selasa (15 September 2026), terpantau 1.737 titik panas atau hotspot di wilayah tersebut.
Namun, jumlah hotspot tidak dapat menjadi satu-satunya indikator kondisi kebakaran. Setiap titik panas perlu diverifikasi karena tidak seluruhnya menunjukkan kejadian kebakaran.
Selain itu, karakteristik lahan gambut memungkinkan api bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul apabila proses pendinginan tidak dilakukan secara menyeluruh.
Sehingga, petugas tetap melakukan pembasahan, pendinginan, dan pemantauan berulang setelah api terlihat padam. Proses tersebut di sejumlah lokasi bahkan membutuhkan waktu berhari-hari untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa.
Data Posko Satgas Karhutla Sumatera Selatan per Senin, 14 September 2026, mencatat luas lahan terbakar mencapai 404,22 hektare. Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian penanganan meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Palembang.
Penanganan karhutla melibatkan personel BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat. Operasi darat dilakukan melalui pemadaman, pembasahan, serta pendinginan, sedangkan pemantauan udara digunakan untuk melihat perkembangan titik api dan wilayah yang sulit dijangkau.
BMKG juga terus menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca, hari tanpa hujan, dan potensi curah hujan. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan prioritas operasi serta mengantisipasi munculnya titik api baru.
Dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan, tetapi juga kualitas udara dan jarak pandang masyarakat. Pada Minggu, 13 September 2026, jarak pandang di kawasan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan, sempat berada pada kisaran 2-4 kilometer pada dini hingga pagi hari akibat asap karhutla.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebaran asap dapat memengaruhi aktivitas masyarakat, transportasi, dan kesehatan, bergantung pada arah angin serta kondisi atmosfer.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas perkembangan terkini, efektivitas operasi, serta kebutuhan penanganan berikutnya.
Penguatan koordinasi, pemantauan titik panas, percepatan respons, dan kepastian bahwa api benar-benar padam menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian karhutla.
Masyarakat juga diimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila melihat kepulan asap atau indikasi kebakaran, warga diminta segera melaporkannya agar petugas dapat melakukan penanganan sejak dini.
