TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gelombang tsunami akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di wilayah Mindanao, Filipina, telah teramati di beberapa titik pengamatan di Indonesia bagian timur.
Hasil monitoring melalui alat ukur pasang surut menunjukkan adanya kenaikan muka air laut di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Fenomena tersebut menjadi indikasi masuknya energi tsunami ke kawasan yang sebelumnya telah masuk dalam status peringatan dini BMKG.
Data BMKG mencatat gelombang pertama terpantau di perairan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, pada pukul 07.20 WIB dengan amplitudo sekitar 9 sentimeter. Tidak lama berselang, kenaikan muka air laut juga terdeteksi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, setinggi 19 sentimeter, serta di Ulusiau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, mencapai 18 sentimeter.
Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan pihaknya masih terus memantau perkembangan kondisi laut di wilayah yang berpotensi terdampak.
"Hasil pengamatan menunjukkan adanya gelombang tsunami yang telah tercatat di beberapa stasiun pemantauan. Pemantauan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan berikutnya," ujar Wijayanto, Senin, 8 Juni 2026.
BMKG menegaskan, masyarakat tidak boleh lengah meskipun tinggi gelombang yang terukur masih berada di bawah 20 sentimeter. Sebab, karakteristik tsunami memungkinkan terjadinya gelombang susulan yang dapat memiliki kekuatan berbeda dari gelombang awal.
Gempa yang memicu peringatan tsunami ini terjadi di laut dengan kedalaman 47 kilometer. Lokasi pusat gempa berada pada koordinat 5,80 derajat Lintang Utara dan 125,14 derajat Bujur Timur atau sekitar 244 kilometer di barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara.
BMKG mengimbau warga yang tinggal di kawasan pesisir, terutama yang berada dalam zona potensi tsunami, untuk sementara tidak beraktivitas di sekitar pantai maupun muara sungai hingga kondisi dinyatakan aman.
"Kami mengimbau masyarakat tetap mengikuti arahan pemerintah daerah, BPBD, BNPB, dan informasi resmi BMKG. Jangan terpancing informasi yang belum terverifikasi," kata Wijayanto.
Hingga kini, peringatan dini tsunami masih diberlakukan dan akan terus dievaluasi berdasarkan hasil pengamatan lapangan serta data pemantauan muka air laut dari berbagai stasiun di wilayah terdampak.
