TVRINews, Jakarta
Kementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan perempuan memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pemberdayaan perempuan dinilai menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat sektor pangan, mulai dari produksi hingga pengolahan hasil pertanian.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kasan, saat membacakan sambutan Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam Seminar Nasional KOWANI bertema Memperkuat Pemberdayaan Perempuan di Organisasi Pangan di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026.
Kasan mengatakan tema seminar tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yakni mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan, mandiri secara ekonomi, dan mampu menjadi pemain utama dalam sistem pangan dunia.
Menurutnya, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar seluruh rantai pasok pangan berjalan secara terpadu. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif di tengah tantangan perubahan iklim global.
(Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kasan. (Foto: TVRINews/Lidya Thalia S))
"Laporan FAO tahun 2026 memproyeksikan produksi beras Indonesia tahun ini akan mencapai sekitar 38,6 juta ton, meningkat signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya, dan menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia,"kata Kasan dalam keterangan yang diterima tvrinews, Senin, 27 Juli 2026.
Ia menjelaskan jutaan perempuan di Indonesia berkontribusi langsung dalam sektor pangan sebagai petani, pembudi daya, pengolah hasil pertanian, pelaku usaha pangan, penyuluh, hingga penggerak ekonomi pedesaan. Karena itu, peningkatan kapasitas perempuan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Pemberdayaan perempuan sesungguhnya merupakan investasi terbesar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Tidak ada negara yang mampu membangun ketahanan pangan yang kokoh apabila perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan, pembiayaan, teknologi, pendidikan maupun pasar,"tambahnya.
Selain pemberdayaan perempuan, pemerintah juga mendorong hilirisasi pangan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Menurut Kasan, selama ini hasil pangan masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah, padahal potensi ekonomi terbesar berada pada proses pengolahan.
Ia menyebut berbagai komoditas lokal seperti singkong, sagu, kelapa, dan hasil pertanian lainnya perlu diolah menjadi produk bernilai tambah melalui proses industrialisasi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha.
Dalam kesempatan itu, Kasan juga mengapresiasi inisiatif KOWANI melalui gerakan Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya bertujuan memperoleh pengakuan internasional, tetapi juga menjadi bagian dari diplomasi pangan Indonesia di tingkat global.
"Mari kita jadikan perempuan sebagai penggerak transformasi pangan. Mari kita jadikan hilirisasi sebagai jalan menuju kesejahteraan petani. Mari kita jadikan tempe sebagai duta budaya dan pangan Indonesia di panggung dunia," tuturnya.
Kemenko Pangan berharap kolaborasi antara pemerintah, organisasi perempuan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia di pasar global.
