TVRINews, Jakarta
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) terus mempercepat pemenuhan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP) untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dilakukan seiring masifnya distribusi alat laboratorium kateterisasi (cath lab) ke berbagai kabupaten dan kota.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan peningkatan jumlah tenaga ahli menjadi kebutuhan mendesak agar pemanfaatan alat kesehatan berteknologi tinggi dapat berjalan optimal dalam menangani pasien penyakit jantung.
"Begitu alat-alat ini terpasang, masalah yang paling berat adalah masalah tenaganya,"ujar Menkes Budi dalam keterangan tertulis, dikutip, Minggu, 19 Juli 2026.
Berdasarkan data Kemenkes, jumlah dokter spesialis jantung dengan kompetensi kardiologi intervensi meningkat signifikan dalam enam tahun terakhir. Pada 2020 Indonesia hanya memiliki 99 dokter dengan kompetensi tersebut, sedangkan pada 2026 jumlahnya mencapai 414 dokter atau meningkat sekitar 3,2 kali lipat.
Menurut Menkes, peningkatan sebanyak 315 dokter tersebut menjadi salah satu percepatan pemenuhan dokter spesialis tercepat dibandingkan bidang spesialis lainnya.
Untuk mendukung peningkatan kompetensi, Kemenkes juga secara rutin mengirim dokter spesialis mengikuti program fellowship jantung di luar negeri. Hingga kini, sebanyak 98 dokter telah mengikuti program tersebut di Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia. Sebanyak 58 dokter di antaranya telah menyelesaikan pendidikan dan kembali bertugas di Indonesia, sementara 10 dokter lainnya akan segera diberangkatkan.
Meski demikian, kebutuhan dokter spesialis jantung masih jauh dari ideal. Berdasarkan proyeksi tahun 2026, Indonesia membutuhkan 6.801 dokter SpJP. Sementara jumlah yang tersedia saat ini baru mencapai 1.639 dokter, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 5.162 dokter.
Selain keterbatasan jumlah, pemerataan tenaga spesialis juga menjadi tantangan. Sebanyak 63,8 persen dokter spesialis jantung masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Renan Sukmawan menegaskan bahwa peningkatan jumlah dokter harus diikuti dengan kualitas lulusan yang setara. Saat ini, pendidikan spesialis jantung telah berkembang dari dua menjadi 18 program studi yang diselenggarakan oleh universitas dan rumah sakit.
"Bagi kami di Kolegium Jantung, jalur pendidikan mana pun yang ditempuh tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah kualitas lulusannya harus sama melalui ujian nasional (board examination), demi melayani masyarakat di seluruh pelosok negeri,"ungkap Renan.
Renan juga menekankan pentingnya menjaga etika profesi agar setiap tindakan medis benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik pasien. Menurutnya, ketepatan diagnosis dan terapi menjadi kunci untuk mencegah tindakan medis yang tidak diperlukan sekaligus memastikan pembiayaan BPJS Kesehatan digunakan secara efektif.
Senada dengan itu, Ketua PERKI Ade Median Ambari mengingatkan 79 dokter spesialis jantung yang baru dikukuhkan agar selalu menjaga profesionalisme dan menjalankan praktik kedokteran berdasarkan prinsip evidence-based medicine.
Menteri Kesehatan Budi juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama profesi dokter.
"Profesi ini akan hilang maknanya kalau masyarakat kehilangan kepercayaannya. Once the trust of the people is gone, then our profession juga hilang,"ungkap Budi.
Ke depan, Kemenkes bersama Kolegium dan PERKI akan terus memperkuat kolaborasi untuk memperluas layanan jantung di seluruh Indonesia. Upaya tersebut meliputi pelatihan dokter umum di fasilitas kesehatan primer, percepatan pemenuhan dokter spesialis intervensi di daerah yang masih kekurangan tenaga, serta penguatan layanan lanjutan seperti pemasangan alat pacu jantung (pacemaker) dan terapi aritmia di tingkat provinsi.
