TVRINews – jakarta
Presiden Prabowo bentuk Satgas khusus untuk pangkas birokrasi perizinan dan tarik investasi besar ke Indonesia
Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, yang dirancang untuk merespons dinamika geopolitik global sekaligus memastikan pertumbuhan domestik tetap stabil.
Satgas tersebut memegang mandat utama dalam mengintegrasikan implementasi program prioritas, memperkuat sistem evaluasi, serta menyusun terobosan kebijakan yang kolaboratif antarlembaga.
Mitigasi Risiko Global dan Ketahanan Energi
Dalam pertemuan perdana bertajuk Investor Daily Roundtable, Satgas memfokuskan pembahasan pada antisipasi ketidakpastian di kawasan Selat Hormuz.
Meski situasi global memanas, Pemerintah memastikan bahwa ketahanan energi Indonesia berada pada level aman.
Hal ini didukung oleh diversifikasi sumber pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Afrika dan Amerika, dengan tingkat ketergantungan impor yang relatif rendah, yakni sebesar 20 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan langkah taktis terkait ketersediaan bahan baku industri di tengah kesulitan pasokan nafta.
Pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif khusus guna menjaga kelangsungan produksi kemasan pangan.
"Tadi diputuskan bahwa bea masuk LPG yang biasanya 5 persen, khusus untuk industri kita 0 persenkan, sehingga diharapkan kekurangan nafta bisa diganjel oleh LPG," ujar Menko Airlangga dikutip Minggu 3 Mei 2026.
Reformasi Birokrasi dan Kepastian Investasi
Guna meningkatkan daya saing, Pemerintah melakukan simplifikasi besar-besaran pada proses perizinan. Melalui penerapan Service Level Agreement (SLA), mekanisme Persetujuan Teknis (Pertek) kini memiliki batas waktu yang transparan.
Jika permohonan tidak selesai dalam waktu yang ditentukan, sistem akan memprosesnya secara otomatis guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Percepatan ini juga menyasar sektor konstruksi dan UMKM, termasuk kemudahan dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Ekspansi Pasar Internasional: BRICS dan EU-CEPA
Grafis: TVRINews.com
Di kancah global, Indonesia memposisikan diri sebagai kekuatan ekonomi menengah (middle power) yang strategis. Pemerintah melihat peluang besar dalam forum BRICS yang menguasai sekitar 40 persen perdagangan dunia dengan total PDB mencapai USD77 triliun.
Secara simultan, penyelesaian perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA) menjadi prioritas. Kerja sama dengan 27 negara Eropa ini diproyeksikan membuka akses pasar bernilai USD21 triliun dengan tarif bea masuk nol persen pada awal tahun 2027.
Masa Depan Digital dan Hub Investasi
Indonesia juga tengah bersiap menjadi pusat data (data center) regional, memanfaatkan populasi besar dan infrastruktur kabel optik internasional di Batam serta Bitung.
Langkah ini didukung dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Financial Center yang menawarkan skema investasi kompetitif bagi investor global.
Menutup keterangannya, Menko Airlangga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjaga momentum pertumbuhan.
"Sebagai Pemerintah dan dengan arahan Presiden, kita harus terus optimis menghadapi berbagai ketidakpastian. Dengan optimisme itu kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan," pungkasnya.
