TVRINews, Jakarta
Indonesia mendorong peningkatan peran perempuan sebagai pengambil keputusan strategis dalam menghadapi krisis iklim dan menjaga kelestarian lingkungan. Perempuan tidak lagi hanya ditempatkan sebagai peserta, tetapi harus memiliki kesempatan untuk memimpin, memengaruhi kebijakan, serta merumuskan solusi nyata bagi keberlanjutan bumi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam forum Strategic Dialogue: Women Leaders for Climate and Environment di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 atau COP31, di Antalya, Türkiye, Senin, 9 November 2026.
Dalam forum tersebut, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Air, Retno Marsudi, menekankan pentingnya keterkaitan antara perempuan, pengelolaan air, dan perubahan iklim sebagai persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian global.
Retno mengungkapkan, perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia menghabiskan sekitar 250 juta jam setiap hari hanya untuk mengambil air. Kondisi tersebut tidak hanya membatasi kesempatan mereka memperoleh pendidikan dan meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperbesar kerentanan fisik.
Mengacu pada data Bank Dunia, Retno juga menyampaikan bahwa proyek pengelolaan air yang dipimpin perempuan terbukti memiliki tingkat efektivitas enam hingga tujuh kali lebih tinggi.
"Dunia membutuhkan kesetaraan yang memungkinkan perempuan memimpin aksi, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Kita tidak boleh berhenti hanya pada pelibatan perempuan, tetapi harus memastikan mereka memiliki ruang untuk memimpin,"ujar Retno dalam keterangan tertulis, dikutip, Selasa, 10 November 2026.
Peran Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan
Sejalan dengan hal tersebut, Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Alia Febriana, menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan dalam perlindungan lingkungan dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas.
Menurut Alia, Indonesia memiliki potensi sekitar 142 juta perempuan dan anak perempuan yang dapat dilibatkan dalam berbagai aksi pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui kebiasaan sederhana, seperti menghemat penggunaan air, memilah sampah rumah tangga, hingga mengembangkan bank sampah.
Gerakan tersebut dapat diperluas melalui keterlibatan kader DWP dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di berbagai daerah.
"Ketika jutaan perempuan dan keluarga mulai melakukan pilihan-pilihan sederhana ini, tindakan kecil dapat berkembang menjadi gerakan yang membawa perubahan besar," ungkap Alia.
Alia juga memaparkan sejumlah praktik baik kepemimpinan perempuan dalam menjaga lingkungan di berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya, perlindungan hutan mangrove di Papua, pelestarian benih lokal di Nusa Tenggara Timur, pengelolaan lanskap tradisional di Bali, serta adaptasi wilayah pesisir di Labuan Bajo dan Demak.
Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan kontribusi perempuan dalam menjaga kelestarian alam sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim.
Perluas Kolaborasi dan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan
Dalam dialog tersebut, Retno Marsudi dan Alia Febriana menekankan pentingnya dukungan di tingkat nasional maupun internasional untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam menghadapi perubahan iklim.
Dukungan tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas kepemimpinan, perluasan akses terhadap sumber daya, serta pemberian ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam setiap proses penyusunan dan pengambilan kebijakan terkait iklim.
Alia juga mengajak mitra global dan badan-badan PBB memperkuat kolaborasi lintas sektor agar upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan secara inklusif, mulai dari tingkat komunitas hingga forum internasional.
Melalui dialog strategis di COP31, Indonesia menegaskan pentingnya menempatkan perempuan sebagai pemimpin dan penggerak aksi lingkungan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diharapkan dapat mempercepat terwujudnya masa depan bumi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.
