TVRINews, Jakarta
Sebanyak 105 jemaah umrah asal Pasaman Barat, Sumatera Barat, gagal berangkat ke Tanah Suci sesuai jadwal. Alih-alih menjalankan ibadah di Arab Saudi, para jemaah justru terlantar di Tangerang setelah pihak penyelenggara perjalanan diduga belum memenuhi kewajiban pembayaran biaya penginapan hotel.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Pemerintah kini mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar dan keselamatan para jemaah, sekaligus menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).
Kasubdit Pengawasan Umrah, Andi M. Taufik, mengatakan rombongan tersebut terdiri atas 103 jemaah dan dua orang mutawif yang saat ini menginap di Hotel Huswah Airport, Tangerang.
"Kami mendapatkan info ada rombongan jemaah umrah yang terdiri 103 jemaah dan 2 orang mutawif menginap di Hotel Huswah Airport berasal dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat," ujar Andi dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis Kemenhaj, Selasa, 10 November 2026.
Berdasarkan penelusuran awal Kemenhaj, persoalan bermula pada 3 November 2026 ketika 105 orang tersebut memasuki Asrama Haji untuk menjalani persiapan keberangkatan menuju Arab Saudi pada 4 November 2026 melalui Kuala Lumpur, Malaysia.
Namun, keberangkatan yang dijadwalkan tidak terlaksana. Hingga 5 November 2026, para jemaah belum juga diberangkatkan dan tidak mendapatkan kepastian mengenai jadwal perjalanan dari pihak penyelenggara.
Mereka kemudian dipindahkan ke Hotel Huswah Airport, Tangerang, sembari menunggu kejelasan keberangkatan. Namun, persoalan baru muncul setelah pihak hotel menyampaikan tidak dapat melanjutkan layanan penginapan karena biaya akomodasi belum dibayarkan oleh pihak travel.
"Akibatnya, 105 orang tersebut berada dalam kondisi tanpa kepastian keberangkatan maupun penyelesaian hak-hak mereka,"lanjutnya.
Kemenhaj Selidiki Dugaan Penyalahgunaan SISKOPATUH
Selain menangani kondisi para jemaah, Kemenhaj tengah mendalami dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah umrah yang melibatkan PT SK dan PT KBB.
Andi menjelaskan, berdasarkan informasi awal, PT SK diduga memiliki status perizinan tidak aktif. Meski demikian, perusahaan tersebut diduga tetap memberangkatkan jemaah dengan memanfaatkan akses atau data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) milik PT KBB.
Kemenhaj menilai dugaan tersebut perlu ditelusuri karena berkaitan dengan kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan perizinan dan penggunaan sistem resmi pemerintah.
Selain persoalan perizinan, sejumlah dugaan pelanggaran lain juga menjadi perhatian, mulai dari kegagalan memberangkatkan jemaah sesuai jadwal, tidak dibayarkannya biaya akomodasi, hingga belum terpenuhinya hak-hak jemaah.
Persoalan lainnya mencakup ketidakjelasan tanggung jawab pihak travel serta belum terpenuhinya tiket penerbangan keberangkatan dan kepulangan maupun fasilitas akomodasi.
Penanggung Jawab Travel Bakal Dipanggil
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Kemenhaj akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kepulangan 105 jemaah ke daerah asal.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pemeriksaan terhadap perusahaan penyelenggara perjalanan umrah yang diduga terlibat.
"Selain penanganan terhadap para jemaah, Kemenhaj juga menyiapkan langkah pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak penyelenggara," ucapnya.
Pemeriksaan akan dilakukan melalui pemanggilan dan permintaan klarifikasi kepada penanggung jawab PT SK dan PT KBB. Kemenhaj juga akan mendalami dugaan penggunaan SISKOPATUH oleh PPIU yang berstatus tidak aktif.
Selain itu, penelusuran akan mencakup aliran dana serta pemenuhan seluruh kewajiban penyelenggara kepada para jemaah.
Andi menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, Kemenhaj akan mempertimbangkan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Tindakan tersebut termasuk rekomendasi pemblokiran akses SISKOPATUH terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan sistem tersebut,"pungkasnya.
