TVRINews, Jakarta
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan keterbukaan informasi publik tidak boleh hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, keterbukaan informasi harus memastikan masyarakat dapat mengetahui, mengakses, dan memanfaatkan berbagai program ketenagakerjaan.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,”ujar Cris dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis Kemnaker, Selasa, 10 November 2026.
Ia menjelaskan, keterbukaan informasi menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di era modern. Karena itu, hak masyarakat untuk mengetahui program, layanan, serta pelindungan tenaga kerja perlu didukung dengan penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan memberikan manfaat.
Salah satu bentuk pemanfaatan informasi tersebut terlihat dari penyampaian perkembangan program ketenagakerjaan. Berdasarkan data per 30 Oktober 2026, Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) telah mencatat 265.008 pendaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan, termasuk 1.257 peserta penyandang disabilitas.
Sementara itu, tingkat penempatan kerja lulusan atau graduate placement rate tercatat mencapai 40,12 persen. Namun, angka tersebut belum mencakup seluruh lulusan baru.
Pada Program Pemagangan Nasional (MagangHub), data per 26 Oktober 2026 menunjukkan sebanyak 87.122 peserta telah ditetapkan. Dari jumlah tersebut, 81.530 peserta berstatus aktif. Program ini juga melibatkan 7.701 penyelenggara dan 31.367 mentor.
Selain memperluas akses informasi mengenai program ketenagakerjaan, Kemnaker juga meningkatkan tata kelola pelayanan informasi hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan, bimbingan teknis, kunjungan langsung, serta monitoring dan evaluasi internal. Langkah ini bertujuan memastikan standar pelayanan informasi publik dapat diterapkan secara merata di seluruh satuan kerja.
Kemnaker juga terus menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas instansi.
“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,”tuturnya.
