TVRINews, Nusa Tenggara Timur
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau dampak gempa bumi sekaligus mengevaluasi kebutuhan penanganan dan pemulihan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, 18 Agustus 2026.
Hal tersebut disampaikan Tito saat tiba di Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende. Ia mengatakan akan meninjau sejumlah lokasi terdampak, termasuk kondisi infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.
Tito juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan penanganan dilakukan berdasarkan kebutuhan di setiap wilayah terdampak.
“Untuk bahan kita melakukan evaluasi dengan semua tim, dengan kementerian-kementerian, Kepala BNPB, jadi kita tahu titik mana yang memerlukan apa, titik mana yang memerlukan apa, mana yang rusak jalannya, otomatis Menteri PU (nanti segera perbaiki),” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Selasa, 18 Agustus 2026.
Selain infrastruktur, Tito menyoroti pemulihan listrik sebagai salah satu layanan dasar yang harus segera dilakukan. Saat meninjau Kabupaten Manggarai Timur, ia menemukan masih ada sejumlah kecamatan yang belum mendapatkan aliran listrik.
“Saya langsung menelepon Dirut PLN, timnya turun langsung,” kata Tito.
Tito menegaskan keselamatan warga tetap menjadi prioritas dalam tahap awal penanganan bencana. Korban yang membutuhkan perawatan harus segera mendapatkan layanan kesehatan, sementara kebutuhan dasar masyarakat terdampak juga harus dipenuhi.
“Prioritas utama, evakuasi dan menolong korban, dan memulihkan infrastruktur dasar … listrik, internet, komunikasi ya, kemudian jalan, akses, harus dibuka,” ucap Tito.
Menurutnya, pemulihan infrastruktur dilakukan berdasarkan tingkat urgensi. Akses jalan dan jembatan yang menjadi jalur mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan menjadi salah satu prioritas. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan air minum bagi masyarakat terdampak.
Ia menjelaskan penanganan bencana dilakukan secara bertahap. Setelah kebutuhan mendesak dan layanan dasar dipulihkan, pemerintah akan memasuki masa transisi sebelum melanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah akan menentukan penanganan permanen berdasarkan tingkat kerusakan setiap infrastruktur. Pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan kembali sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Tito meminta masyarakat bersabar selama proses penanganan berlangsung. Menurutnya, percepatan pemulihan membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Jadi, ya, masyarakat sabar perlu waktu. Yang penting kita semua turun, bekerja sama (pemerintah) pusat, daerah, dan masyarakat,” tutur Tito.
