TVRINews, Riau
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan jajaran hingga tingkat desa.
Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya titik api baru di tengah kondisi kemarau yang cukup panjang.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan di Posko Utama Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Senin, 24 Agustus 2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Forum itu digelar setelah Tito mengikuti Rapat Internal Karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Riau.
Menurut Tito, upaya pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga perlu melibatkan jajaran Kepolisian dan TNI yang memiliki struktur teritorial hingga tingkat desa.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk pihak-pihak yang kerap diminta melakukan pembakaran lahan.
"Nah, ini dikumpulkan, di-move sedikit, di-bluffing, supaya mereka mentaati, kalau enggak, akan dilakukan pendekatan hukum yang tegas. Kami kira demikian," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Senin, 24 Agustus 2026.
Tito menegaskan penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman titik api yang telah muncul. Upaya pemadaman harus berjalan secara paralel dengan pencegahan untuk mengantisipasi munculnya kebakaran baru.
"Ini sambil yang 1.900 hektare dikeroyok rame-rame untuk dipadamkan, paralel dengan itu karena ini seperti kami sampaikan di Pekanbaru tadi, kemarau yang cukup lumayan panjang, Pak, jadi jangan sampai terjadi pembakaran baru," ucap Tito.
