TVRINews, Jakarta
Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras menyerahkan sertifikat lahan calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Penyerahan dokumen legalitas tanah seluas 8,85 hektare tersebut menjadi bukti kesiapan daerah untuk menyelenggarakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Lokasi lahan yang disiapkan berada di Desa Mamahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, untuk menggantikan lokasi sebelumnya yang dinilai kurang layak.
“Pak Bupati Mamuju Tengah menyerahkan sertifikat lahan, luasnya 8 hektare yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju Tengah,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya , Selasa 25 Agustus 2026.
Seiring terbitnya dokumen legalitas tanah tersebut, Kementerian Sosial berharap Mamuju Tengah dapat terakomodasi dalam pembangunan tahap ketiga yang ditargetkan berlangsung tahun ini.
“Kami berharap di tahun ini Mamuju Tengah bisa mengikuti pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3, supaya anak-anak kita yang ada di Mamuju Tengah, khususnya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, bisa secepatnya mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.
Agus Jabo menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis pemerintah dalam memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Intervensi pendidikan dasar ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin agar memiliki kesempatan meningkatkan kualitas hidup di masa depan.
“Seperti yang diharapkan Bapak Presiden, Sekolah Rakyat ini diharapkan bisa memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan. Kita siapkan, kita gotong royong supaya kemiskinan bisa segera diatasi dan kita bisa menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujarnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang belum mengenyam pendidikan masih cukup tinggi.
Guna merespons kebutuhan tersebut, pemerintah memperluas jangkauan program dengan menambah kapasitas tampung Sekolah Rakyat dari 1.000 siswa menjadi hingga 2.500 siswa per sekolah.
Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras menyampaikan bahwa sertifikat resmi lahan baru diterbitkan oleh instansi berwenang pada 19 Agustus 2026. Pihaknya bergerak cepat membawa dokumen tersebut ke Jakarta untuk memastikan proses verifikasi berjalan tepat waktu.
“Terakhir proses sertifikatnya di tanggal 19 Agustus kemarin baru terbit, jadi sekarang kami bawa,” ujar Arsal.
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar seluruh persyaratan administratif dan teknis terpenuhi. Dengan diserahkannya dokumen legalitas ini, proyek fisik Sekolah Rakyat di Mamuju Tengah diharapkan dapat segera direalisasikan.
