TVRINews, Jakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertindak sebagai inspektur upacara.
Dalam amanatnya, Pramono mengatakan kemerdekaan tidak hanya menjadi warisan yang dikenang setiap tahun, tetapi juga amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
"Hari ini kita kembali diingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya warisan untuk dikenang dan dirayakan, melainkan amanah yang harus dijaga dan diisi dengan kerja nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara,"kata Pramono dalam keterangan tertulis, dikutip, Senin, 17 Agustus 2026.
Menurut Pramono, bagi Pemprov DKI Jakarta, makna kemerdekaan diwujudkan melalui pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah daerah berupaya membuat warga merasa terlindungi, aman, dan nyaman dalam menjalani aktivitas di Jakarta.
Ia menyebut Jakarta terus melakukan akselerasi untuk menjadi pusat perekonomian sekaligus kota global. Salah satu fondasi yang dinilai penting untuk mendukung pembangunan tersebut adalah ketahanan ekonomi.
"Maka spirit untuk jaga Jakarta ini tetap kita lanjutkan dan mudah-mudahan Jakarta tetap dalam kondisi yang terkendali dengan baik,"jelasnya.
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,52 Persen
Pramono menyampaikan, perekonomian Jakarta pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,52 persen dan memberikan kontribusi 16,32 persen terhadap perekonomian nasional. Sementara itu, tingkat inflasi Jakarta tercatat sebesar 2,5 persendan dinilai masih terkendali.
Capaian tersebut, menurut Pramono, menjadi modal untuk memastikan pembangunan terus berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Di bidang pembangunan sumber daya manusia, Pramono menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada 2025 telah mencapai 85,05.
Pemprov DKI menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan kualitas SDM. Sejumlah program yang dijalankan antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah.
Selain pendidikan, Pemprov DKI juga memprioritaskan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Salah satunya melalui pembangunan rumah sakit berstandar internasional di lahan eks Rumah Sakit Sumber Waras.
Infrastruktur dan Persoalan Perkotaan
Pemprov DKI juga terus menangani berbagai persoalan perkotaan, mulai dari kemacetan, banjir, kebutuhan hunian, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di sektor transportasi, pembangunan infrastruktur terus dipercepat. Salah satunya penyelesaian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai yang direncanakan diresmikan pada Agustus 2026.
Pengembangan MRT fase 2 rute Bundaran HI-Kota Tua juga terus dilakukan. Selain itu, Pemprov DKI mengembangkan pedestrian deck di kawasan Dukuh Atas serta memperluas layanan Transjabodetabek dan Transjakarta hingga Kepulauan Seribu.
Di tengah pembangunan infrastruktur, aspek lingkungan tetap menjadi perhatian. Pramono menilai diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi persoalan sampah, kemarau panjang, hingga keterbatasan air.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Jakarta juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
"Capaian ini adalah bentuk akuntabilitas sekaligus amanah untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat,"ucapnya.
Untuk mendukung pembangunan jangka panjang, Pemprov DKI turut menyiapkan berbagai skema pembiayaan inovatif, salah satunya melalui creative financing.
Menutup amanatnya, Pramono menegaskan bahwa tantangan kemerdekaan saat ini tidak lagi berupa perjuangan fisik menggunakan senjata. Menurutnya, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kolaborasi dan kesediaan seluruh pihak untuk bekerja bersama.
"Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang pertempuran fisik dengan mengangkat senjata, melainkan tentang menurunkan ego untuk saling mendengar, bekerja bersama," tandas Pramono.
