TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyebut jika perguruan tinggi harus mampu menghasilkan riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi Indonesia. Hal tersebut, diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto saat membuka Sarasehan Kebangsaan dalam rangkaian Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang digelar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Jumat, 26 Juni 2026.
Lebih lanjut, ia menuturkan jika perguruan tinggi tidak cukup hanya menjalankan fungsi pendidikan dan penelitian, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan pembangunan.
“Melalui Sarasehan Kebangsaan ini, kami ingin mendorong agar kampus, berkolaborasi dengan pemerintah dan industri, semakin berperan dalam menghasilkan penelitian dan inovasi yang menjawab persoalan nyata pada tujuh bidang prioritas pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dikembangkan ia mengatakan jika kampus harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, lanjutnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar inovasi tidak berhenti di laboratorium, melainkan dapat diterapkan secara nyata.
Dalam forum tersebut, Brian juga menekankan bahwa upaya membangun kemandirian ekonomi membutuhkan pendekatan lintas sektor. Isu ekonomi, pangan, energi, industri, kelautan, hingga pendidikan dinilai saling berkaitan dan harus diselesaikan melalui kebijakan yang berbasis data dan ilmu pengetahuan.
Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 pun membahas tujuh bidang prioritas pembangunan, yaitu ekonomi dan keuangan, pertanian, energi, hilirisasi dan industri, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, serta pendidikan.
Melalui pembahasan tersebut, pemerintah berharap lahir rekomendasi yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan nasional sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan.
“Kami berharap setiap sesi sarasehan dapat menghasilkan tiga hal penting, yaitu pemetaan isu yang objektif dan berbasis data, rekomendasi kebijakan yang substantif dan realistis, serta agenda kolaborasi yang jelas antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, pemerintah daerah, dan masyarakat,” kata Brian.
Ia menegaskan, riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi harus menjadi penggerak utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
