TVRINews, Jakarta
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan kesiapan lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi beserta sumber daya manusia para transmigran untuk mendukung pencapaian target Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan melalui sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga.
Komitmen tersebut disampaikan Iftitah saat memberikan sambutan dalam Exit Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Auditorium BPK RI, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut Iftitah, hasil pemeriksaan BPK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi kementerian untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan program.
“Bagi kami, pemeriksaan bukan semata-mata instrumen pengawasan. Pemeriksaan adalah cermin. Melalui cermin itulah kami dapat melihat dengan lebih jernih apa yang telah berjalan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, serta apa yang harus segera disempurnakan,”ujar Menteri Iftitah dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Juni 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Iftitah menekankan pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam pembangunan sektor pangan. Menurutnya, keberhasilan mewujudkan swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya, efisiensi penggunaan anggaran, serta keberlangsungan sarana pendukung di lapangan.
Ia mengungkapkan, Kementerian Transmigrasi menemukan sejumlah bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di kawasan transmigrasi membutuhkan sistem pemeliharaan yang lebih baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.
“Ketika alsintan mengalami kerusakan, kemampuan petani untuk memperbaikinya sering kali terbatas. Karena itu, kami memandang perlu adanya dukungan bengkel atau layanan pemeliharaan di lokasi-lokasi yang menerima bantuan alsintan dalam jumlah besar sehingga investasi negara benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan,”jelasnya.
Selain penguatan infrastruktur pertanian, Kementerian Transmigrasi juga mendorong diversifikasi pangan sebagai strategi jangka panjang untuk menghadapi keterbatasan lahan dan meningkatnya jumlah penduduk. Salah satu upaya yang sedang dikembangkan adalah proyek percontohan budidaya ubi jalar sebagai alternatif sumber pangan selain beras.
Menurut Iftitah, pengembangan sektor pangan nasional juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk efisiensi penggunaan air, sehingga ketahanan pangan dapat berjalan seiring dengan ketahanan lingkungan dan energi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Anggota IV BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengatakan Exit Meeting tersebut diharapkan dapat membangun pemahaman bersama mengenai tata kelola pangan nasional sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan di lapangan.
“Pada kesempatan pertama sekaligus Exit Meeting ini kita dapat bersama-sama memahami bagaimana pelaksanaan ketahanan pangan yang dilaksanakan di Indonesia, apakah benar-benar sudah sesuai dengan harapan Presiden dan BPK,”ungkap Nyoman.
Ia menambahkan, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diharapkan mampu mendorong perbaikan yang bersifat substantif dari hulu hingga hilir, bukan sekadar memenuhi aspek administratif.
Ke depan, seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program ketahanan pangan berkomitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, termasuk melalui penguatan sistem informasi pangan yang terintegrasi, harmonisasi regulasi, serta peningkatan sinergi program swasembada pangan dari tingkat pusat hingga desa.
Exit Meeting tersebut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga yang terlibat dalam upaya pencapaian target ketahanan pangan nasional, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
