TVRINews – Jakarta
Pemerintah instruksikan penghapusan praktik neoliberal demi menyelamatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat.
Presiden Prabowo Subianto menyerukan reorganisasi fundamental dalam tata kelola ekonomi nasional dengan menekankan kembali kepatuhan mutlak terhadap amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam pidatonya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara pada Rabu 20 Mei 2026, Kepala Negara menyebut kegagalan dalam mengimplementasikan konstitusi tersebut sebagai akar dari berbagai distorsi ekonomi saat ini.
Menurut Presiden, Pasal 33 merupakan cetak biru baku yang memandatkan ekonomi dijalankan atas asas kekeluargaan, bukan individualisme ekonomi yang timpang.
"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan," ujar Presiden Prabowo di atas mimbar, mengingatkan kembali esensi ayat pertama pasal tersebut.
Dalam narasi yang lugas namun terukur, Presiden menolak keras adopsi sistem kapitalisme neoliberal maupun struktur ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir konglomerat.
Beliau menegaskan bahwa falsafah Pancasila mengamanatkan distribusi kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menutup Celah Kebocoran Negara
(Foto Ilustrasi: TVRINews.com (Sumber: @sekretariat.kabinet))
Pemerintahan saat ini mengidentifikasi bahwa deviasi dari panduan konstitusi telah memicu maraknya praktik ilegal seperti manipulasi dokumen ekspor (under invoicing), penambangan tanpa izin, hingga deforestasi liar di kawasan lindung yang merugikan kas negara.
Presiden secara khusus menyoroti lemahnya supremasi hukum yang membiarkan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal berlangsung masif dalam lini waktu yang panjang.
“Bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum,” kata Kepala Negara mempertanyakan.
Berdasarkan kalkulasi pemerintah, potensi finansial yang hilang akibat kebocoran ekonomi ini diperkirakan menembus angka 150 miliar dolar AS per tahun.
Kendati demikian, Presiden menggarisbawahi bahwa pemulihan atas kerugian tersebut menuntut keberanian politik dan tindakan kolektif yang nyata dari seluruh elemen penegak hukum dan pembuat kebijakan.
Sebagai penutup, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperbaiki struktur tata kelola ekonomi nasional demi mencegah repetisi kesalahan struktural di masa lalu.
“Kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik,” Tegasnya.
