TVRINews, Jakarta
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terus memperkuat daya saing industri nasional melalui peningkatan layanan jasa industri dan percepatan sertifikasi halal.
Salah satu langkah nyata dilakukan melalui sinergi antara Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penguatan layanan industri di kawasan industri Kabupaten Ketapang serta fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha di wilayah tersebut.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa percepatan sertifikasi halal merupakan instrumen strategis untuk memperkuat struktur industri nasional dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
“Pemerintah berkomitmen mempercepat sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan daya saing industri nasional. Sertifikasi halal tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memberikan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen,” ujar Menperin, Jumat, 27 Februari 2026.
Maka dari itu, sinergi tersebut diwujudkan melalui koordinasi antara Kepala BSPJI Pontianak dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindagkop ESDM) Provinsi Kalimantan Barat.
Kolaborasi ini menjadi upaya penguatan sinergi pusat-daerah untuk mendukung pengembangan industri sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha di Kalimantan Barat.
Senada dengan Menperin Agus, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Emmy Suryandari, mengatakan percepatan sertifikasi halal juga menjadi bagian dari transformasi layanan jasa industri yang lebih adaptif dan terintegrasi.
“BSKJI mendorong penguatan peran unit layanan di daerah, termasuk BSPJI, agar semakin responsif terhadap kebutuhan industri. Percepatan sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan kewajiban, tetapi strategi membangun ekosistem industri halal yang terstandar, berdaya saing, dan berorientasi ekspor,” kata Emmy.
Salah satu agenda utama koordinasi ini adalah pelaksanaan Program Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi 30 pelaku usaha di Kalimantan Barat, program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025.
Dalam program ini, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSPJI Pontianak ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan produk sesuai ketentuan berlaku.
Kepala BSPJI Pontianak, Ahmad Nashoruddin Muammar, menjelaskan bahwa koordinasi ini bertujuan menyelaraskan peran layanan jasa BSPJI dengan kebutuhan industri di daerah, khususnya terkait standar dan persyaratan sertifikasi.
“Koordinasi ini memperkuat sinergi BSPJI Pontianak dengan pemerintah daerah dalam mendukung layanan jasa industri, termasuk fasilitasi sertifikasi halal, agar pelaku usaha dapat memenuhi regulasi dan meningkatkan daya saing produknya,” ujar Ahmad.
Sementara itu, Kepala Disperindagkop ESDM Kalimantan Barat, Syarif Kamaruzaman, menegaskan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha.
“Melalui fasilitasi sertifikasi halal, Pemprov Kalbar membantu pelaku usaha memastikan kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang perluasan pasar,” katanya.
Program ini diharapkan membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikasi sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.
Selain itu, kolaborasi ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem industri halal di Kalimantan Barat melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah dan lembaga teknis.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, BSPJI Pontianak berkomitmen memberikan layanan jasa industri dan pemeriksaan halal yang profesional dan akuntabel untuk mendukung pertumbuhan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.
