TVRINews, Jakarta
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai jika kebijakan pemerintah terkait transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi merupakan langkah strategis yang melampaui sekadar efisiensi jangka pendek. Di mana, kebijakan ini sebagai momentum penting untuk mendorong perubahan pola hidup masyarakat ke arah yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, ia menilai di tengah ketidakpastian global terutama di sektor energi, langkah pemerintah merupakan respons yang tepat untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat ketahanan domestik.
“Kebijakan transformasi budaya kerja dan hemat energi adalah suatu keniscayaan yang harus diambil pemerintah. Dan ini adalah langkah yang positif karena bisa menghemat 20 persen penggunaan energi di dalam negeri serta mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat dan bijaksana,” ujar Iwan Setiawan, Rabu, 1 April 2026
Selain itu, ia menilai jika sistem kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan hanya fleksibilitas kerja, ini tidak hanya menjawab kebutuhan zaman, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
Dengan berkurangnya mobilitas harian, masyarakat memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga dan pemulihan energi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas.
“Fleksibilitas kerja terbukti mampu menurunkan tingkat stres akibat kemacetan, meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance), dan secara mekanis mengurangi beban emisi kendaraan di jam puncak,” katanya.
Selain itu, pengaturan pembelian BBM dengan batas maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi dinilai sebagai instrumen penting dalam mengendalikan konsumsi energi. Kebijakan ini juga dianggap mampu menciptakan distribusi energi yang lebih adil di tengah masyarakat.
Di sisi lain, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM di tengah fluktuasi global dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Iwan menilai langkah tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
“Sejauh ini Indonesia adalah negara yang masih stabil dari segi kecukupan dan harga energi dibandingkan negara-negara lain. Ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintahan,” ucap Iwan.
Ia menambahkan, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan perlindungan sosial. Stabilitas harga energi dinilai penting untuk menahan laju inflasi dan menjaga daya tahan ekonomi rumah tangga.
“Ini adalah komitmen untuk memastikan bahwa transisi energi tidak dilakukan dengan cara yang membebani rakyat, melainkan dengan cara yang melindungi dan menopang kesejahteraan nasional,” tuturnya.
Lebih jauh, Iwan menekankan bahwa kebijakan ini merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan sistem yang kuat, termasuk pengawasan di lapangan serta penguatan jaring pengaman sosial.
“Bagi masyarakat yang infrastruktur transportasi publiknya belum mapan, pemerintah menyiapkan skema transisi yang adil. Pengawasan ketat di lapangan juga diperlukan agar kebijakan pembatasan BBM dan pengaturan kerja ini tetap menjaga produktivitas rakyat di level yang optimal,” pungkasnya
