TVRINews, Jakarta
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengerahkan sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pemulihan wilayah desa yang terdampak bencana di Aceh, terutama di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Pengiriman personel dilakukan secara bertahap mulai Sabtu, 3 Januari 2026.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara langsung melepas keberangkatan para praja IPDN melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, bekerja sama dengan Lion Air Group.
“Hari ini saya sengaja melepas mereka untuk memberikan motivasi. Insya Allah, nanti saya juga akan ke lokasi untuk menerima mereka bersama pemerintah daerah,” kata Tito, Sabtu di Tangerang, Sabtu, 3 Januari 2026.
Dikirim Bertahap hingga Lebih dari Seribu Personel
Mendagri menjelaskan, pengiriman praja IPDN dilakukan dalam beberapa tahap. Pada hari pertama, 413 personel diberangkatkan menuju Medan, disusul 414 personel pada tahap kedua, dan 179 personel pada tahap ketiga. Selain itu, telah lebih dahulu diterjunkan 132 personel tim advance ke lokasi terdampak.
“Total seluruhnya 1.138 personel,” ujar Tito.
Aceh Jadi Wilayah dengan Dampak Terberat
Berdasarkan data Kemendagri, bencana menyebabkan 22 desa hilang, terdiri atas 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat.
Selain itu, sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi terdampak sehingga pemerintahan desa tidak dapat berjalan normal.
Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling besar, dengan 1.455 kantor desa terdampak, disusul Sumatera Utara sebanyak 93 kantor desa, dan Sumatera Barat 32 kantor desa.
“Wilayah yang paling berat terdampak memang Aceh, terutama Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” jelas Tito.
Tujuh Kabupaten Aceh Masih Perlu Atensi Khusus
Mendagri mencatat, dari 18 kabupaten terdampak di Aceh, 11 kabupaten telah menunjukkan perbaikan signifikan, sementara tujuh kabupaten masih membutuhkan perhatian khusus.
Daerah tersebut antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Sementara di Sumatera Utara, wilayah yang masih menjadi perhatian meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.
Dua Tugas Utama Praja IPDN
Selama masa penugasan sekitar satu bulan, para praja IPDN akan menjalankan dua tugas utama. Pertama, membantu pembersihan wilayah pascabencana. Kedua, mendukung pemulihan dan pengaktifan kembali pemerintahan desa, termasuk layanan administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya.
“Kita ingin desa-desa yang belum berjalan pemerintahan dan layanan publiknya bisa kembali hidup. Ini menjadi bagian dari kurikulum sebagai kerja nyata perkuliahan,” ujar Tito.
Kemendagri berharap kehadiran praja IPDN dapat mempercepat pemulihan pemerintahan desa dan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.










