TVRINews - Jakarta
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkaji kelayakan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi di delapan wilayah di Sumatera Barat. Kajian tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
Dalam pelaksanaannya, BNPB melalui Direktorat Peringatan Dini melibatkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan serta menentukan lokasi yang berpotensi menjadi sasaran pengembangan sistem peringatan dini.
Delapan wilayah yang menjadi sasaran kajian meliputi Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, dan Kabupaten Solok.
Berdasarkan laporan dari BNPB yang diterima Minggu, 22 November 2026, hasil identifikasi awal atau desk study serta pembahasan bersama pemerintah daerah, sejumlah lokasi telah ditetapkan sebagai calon sasaran survei lapangan.
Di Kota Padang, sebanyak tujuh kelurahan teridentifikasi sebagai calon lokasi studi kelayakan. Sementara itu, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan masing-masing mengidentifikasi 13 nagari sebagai sasaran kajian.
Di Kabupaten Tanah Datar, pemerintah daerah menyepakati sembilan nagari untuk menjadi lokasi studi kelayakan. Adapun di Kota Solok, hasil pembahasan menghasilkan penyesuaian terhadap empat kelurahan yang menjadi sasaran survei berdasarkan identifikasi awal.
Selanjutnya, Kabupaten Solok menyepakati enam nagari sebagai lokasi kajian. Di Kabupaten Agam, sebanyak 10 nagari disepakati untuk ditindaklanjuti melalui survei lapangan, dengan tujuh nagari direncanakan menjadi prioritas berdasarkan hasil penilaian kelayakan.
Sementara itu, di Kabupaten Pasaman Barat, disepakati sembilan nagari sebagai lokasi survei, bertambah dari tujuh lokasi prioritas yang direncanakan sebelumnya.
Penentuan lokasi tersebut dibahas melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan perwakilan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), camat, serta pemerintah nagari dan kelurahan. Pertemuan ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan kebutuhan penguatan sistem peringatan dini di setiap wilayah.
Hasil pembahasan dan identifikasi awal selanjutnya menjadi bahan bagi BNPB untuk melakukan survei lapangan. Tahapan tersebut diperlukan guna memperoleh gambaran lebih lanjut mengenai kondisi wilayah dan kelayakan lokasi sebelum pengembangan sistem peringatan dini dilakukan.










