TVRINews, Jakarta
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan bahwa rencana pemindahan atau translokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo belum diputuskan dan masih memerlukan kajian ilmiah lebih lanjut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sekaligus meluruskan isu yang beredar dengan menegaskan bahwa wacana relokasi satwa langka tersebut murni berbasis riset konservasi sejak lama, bukan gagasan dari Hashim Djojohadikusumo.
Raja Juli menjelaskan, diskusi mengenai pengembangan habitat alternatif bagi badak Jawa sejatinya sudah bergulir di pemerintahan sejak awal dekade 1990-an. Pada 1991 misalnya, pemerintah sempat mempertimbangkan Pulau Panaitan dan Gunung Honje sebagai lokasi pengembangan populasi baru di sekitar kawasan Ujung Kulon.
“Seolah-olah ide untuk memindahkan atau translokasi badak Jawa yang ada di Ujung Kulon ke Alas Purwo itu idenya Pak Hashim. Bukan, ini adalah studi yang sudah lama dilakukan,” kata Raja Juli dalam keterangannya dikutip, Minggu 22 November 2026.
Selain meluruskan asal-usul rencana translokasi, Raja Juli juga merespons pemberitaan yang mengaitkan nama Hashim dengan dugaan ancaman terhadap kelestarian habitat badak Jawa. Menurutnya, tudingan tersebut sangat berlawanan dengan rekam jejak serta komitmen Hashim yang selama ini aktif mendukung upaya pelestarian satwa liar di Indonesia.
“Beliau merupakan seorang pengusaha yang memiliki komitmen sangat dalam dan sangat panjang untuk konservasi satwa liar. Kalau kemudian diberitakan bahwa beliau justru akan menghancurkan habitat badak Jawa, itu sama sekali tidak masuk akal,” ujarnya.
Raja Juli kembali menekankan bahwa Hashim memiliki kepedulian tinggi terhadap perlindungan satwa liar, sehingga tidak mungkin memiliki niat untuk merusak habitat badak Jawa.
Jika menilik catatan sejarah konservasi, pembahasan mengenai penyelamatan populasi badak Jawa memang telah melewati proses panjang. Berdasarkan pemberitaan Kompas edisi 20 Maret 1991, pemerintah kala itu mulai menjajaki opsi pengembangan pembiakan badak Jawa, termasuk pemanfaatan kawasan alternatif hingga peluang penangkaran di sejumlah kebun binatang.
Wacana tersebut terus berkembang pada periode 1996 hingga 1997 seiring disusunnya dokumen strategi dan rencana konservasi badak Jawa. Dokumen itu memuat rencana pengembangan kawasan Gunung Honje sekaligus pembentukan populasi kedua di luar Semenanjung Ujung Kulon.
Sejumlah titik seperti Karang Ranjang, Kalejetan, dan Legon Pakis juga sempat diusulkan sebagai area penunjang penelitian konservasi di kawasan suaka.
Dalam prosesnya, rencana pemindahan satwa ini sempat menuai catatan kritis dari kalangan pemerhati lingkungan. Pada 1997, Yayasan Lembaga Alam Tropika Indonesia (Latin) menyampaikan keberatan dengan menyoroti tingginya risiko kematian satwa selama proses translokasi.
Latin menilai perbaikan kualitas habitat asli serta perlindungan kawasan Gunung Honje dari tekanan aktivitas manusia lebih mendesak dilakukan, di samping perlunya pelibatan masyarakat sekitar.
Panjang lebarnya perdebatan tersebut membuktikan bahwa wacana translokasi badak Jawa selalu ditempatkan dalam koridor pertimbangan ilmiah, mencakup aspek keselamatan satwa, daya dukung lingkungan, hingga kesiapan pengelolaan kawasan.
Kini, Taman Nasional Alas Purwo di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kembali mencuat sebagai kandidat utama lokasi habitat kedua bagi badak Jawa sebelum nantinya diputuskan secara resmi oleh Kementerian Kehutanan setelah seluruh kajian rampung.










