TVRINews – Jakarta
Menteri ESDM Dipanggil Istana: Fokus Utama PLTS 'Satu Desa Satu Megawatt' dan Penertiban Pertambangan
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin memperkuat langkah menuju kemandirian energi bersih dan penataan sektor pertambangan.
Presiden memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk pertemuan strategis di Istana Merdeka, Jakarta, membahas percepatan implementasi program energi baru terbarukan (EBT), khususnya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema inovatif "satu desa satu megawatt."
Pertemuan yang berlangsung Rabu (26/11/2025), fokus pada detail teknis dan pembiayaan program besar ini. Menteri Bahlil menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan gagasan utama Presiden yang harus segera dieksekusi.
"Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa satu megawatt," ujar Bahlil kepada awak media setelah pertemuan.
Ia menambahkan bahwa pembahasan teknis proyek ini sudah hampir selesai, dengan fokus pada skema pelaksanaan dan aspek pembiayaan.
Targetnya adalah agar program ini dapat berjalan dalam waktu dekat, sebagai bagian integral dari transformasi energi nasional.
Proyek "satu desa satu megawatt" bertujuan utama untuk menyediakan akses listrik bersih dan terjangkau bagi masyarakat di desa-desa dan wilayah terpencil, yang secara simultan memperkuat ketahanan energi dan mempercepat transisi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
“Alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya,” tambahnya.
Penegakan Hukum di Sektor Pertambangan
Selain fokus pada EBT, rapat tersebut juga membahas isu-isu krusial di sektor pertambangan, termasuk insiden yang terjadi di Bandara Morowali.
Menteri ESDM memastikan bahwa tim satuan tugas telah diturunkan untuk melakukan investigasi menyeluruh, termasuk mengusut dugaan adanya aktivitas pertambangan ilegal.
Bahlil menegaskan arahan tegas dari Presiden Prabowo terkait penegakan aturan. Ia menekankan bahwa tidak ada pengecualian bagi siapa pun yang melanggar ketentuan pertambangan, baik itu menambang secara ilegal, beroperasi di luar wilayah izin (seperti BPKH), atau menambang tanpa izin resmi.
"Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," tegasnya, menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memastikan sektor ini berjalan bersih dan transparan.
Pertemuan antara Presiden dan Menteri ESDM ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membentuk ekosistem energi nasional yang mandiri, seraya memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia dijalankan berdasarkan hukum, transparansi, dan berkeadilan.










