TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menegaskan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bidang HAM akan disampaikan kepada Presiden serta sejumlah menteri terkait sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang HAM ke depan.
“Hasil dari apa yang kita bahas dalam forum ini juga akan dilaporkan secara resmi kepada Bapak Presiden. Artinya, suara yang Bapak/Ibu sampaikan di ruangan ini akan sampai ke meja pengambil kebijakan tertinggi negeri ini,” ujar Mugiyanto dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 23 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, seluruh masukan peserta Musrenbang akan dihimpun dan diolah untuk menjadi bahan perencanaan pembangunan bidang HAM ke depan. Karena itu, hasil forum tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang konkret.
Mugiyanto juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk menyelesaikan delapan isu HAM prioritas. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak dapat dituntaskan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“HAM bukan urusan satu kementerian. Menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM adalah pekerjaan kita bersama,” katanya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menanggalkan sekat kelembagaan dan bekerja sebagai satu kesatuan yang mengabdi pada martabat manusia Indonesia.
Mugiyanto berharap agar hasil Musrenbang HAM dapat diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing.
Sebagai informasi, delapan isu HAM prioritas mencakup Hak atas Standar Hidup yang Layak, Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, Hak atas Pendidikan, Hak atas Kesetaraan Akses terhadap Pelayanan Dasar, Hak atas Pembangunan, Perlindungan dari Risiko Iklim dan Bencana, Hak atas Pangan dan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
