TVRINews – Jakarta
Demi Efisiensi Ekonomi dan Kredibilitas Rupiah: Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 Tetapkan Pembentukan RUU Perubahan Harga Rupiah
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara serius mulai menyiapkan kerangka regulasi untuk menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Langkah ini telah masuk dalam Rencana Strategis Kemenkeu (Renstra) Tahun 2025-2029.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menetapkan rencana strategis tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. PMK yang ditandatangani pada 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025, secara spesifik menggarisbawahi urgensi penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).
Target Penyelesaian RUU 2027
Dalam dokumen resmi Kemenkeu, RUU Redenominasi dicantumkan sebagai "RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," seperti dikutip dari PMK 70/2025 yang dirilis Jumat (7/11).
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu ditunjuk sebagai penanggung jawab utama dalam proyek ini, dengan target penyelesaian kerangka regulasi ditetapkan pada tahun 2026.
Urgensi Peningkatan Kredibilitas Rupiah
Keputusan untuk memajukan RUU Redenominasi didasarkan pada beberapa faktor fundamental demi perbaikan kondisi perekonomian nasional. PMK 70/2025 menyebutkan bahwa urgensi pembentukan RUU ini adalah untuk:
• Mencapai efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing nasional.
• Menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional.
• Menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat.
• Meningkatkan kredibilitas Rupiah.
Penyederhanaan nilai mata uang diharapkan tidak hanya mempermudah transaksi dan pencatatan akuntansi, tetapi juga secara simbolis memperkuat citra dan nilai tukar Rupiah di mata internasional.
Agenda Legislasi Kemenkeu Lainnya
Selain RUU Redenominasi, Menkeu Purbaya juga merancang pembentukan tiga Rancangan Undang-Undang lain yang akan dikerjakan dalam periode yang sama:
• RUU tentang Perlelangan: Ditargetkan selesai 2026.
• RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ditargetkan selesai 2026.
• RUU tentang Penilai: Ditargetkan selesai 2025.
Langkah-langkah regulasi ini menunjukkan komitmen Kemenkeu dalam memodernisasi kerangka hukum di sektor keuangan dan perekonomian negara.










