TVRINews, Jakarta
Prioritas Pembangunan Sekolah Rakyat dan Revitalisasi Fasilitas Pendidikan Menjadi Fokus Utama Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2027.
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menetapkan fokus pembangunan infrastruktur pada sektor pendidikan sebagai agenda utama dalam pagu indikatif tahun anggaran 2027, sebagai upaya nyata pemerintah dalam memperluas akses layanan pendidikan yang merata serta memperkuat sarana pendukung bagi masyarakat.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Senin 6 Juli 2026, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Kuswarda, memaparkan bahwa alokasi dana sebesar Rp26,301 triliun telah diproyeksikan khusus untuk program pembangunan Sekolah Rakyat tahap ketiga.
(Rapat Dengar Pendapat Kementerian PU dengan Komisi V DPR RI (Foto: TVR Parlemen))
Anggaran tersebut mencakup penyelesaian 100 unit sekolah baru sekaligus menjadi modal awal bagi pengerjaan tahap keempat.
"Pembangunan Sekolah Rakyat tahap 3 dialokasikan sebesar Rp26,301 triliun untuk pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat dan sebagian uang muka Sekolah Rakyat tahap 4," jelas Kuswarda di hadapan para legislator.
Selain infrastruktur pendidikan umum, pemerintah turut memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan berbasis keagamaan. Sebanyak 471 unit sekolah keagamaan dijadwalkan masuk dalam program revitalisasi tahap ketiga dengan dukungan dana sebesar Rp2,5 triliun.
(Materi Paparan PU dan Komisi V (Foto: TVR Parlemen))
Tidak hanya itu, pemerintah juga menganggarkan Rp1,156 triliun untuk rehabilitasi wilayah terdampak bencana, khususnya di kawasan Sumatera, guna memastikan pemulihan layanan dasar bagi warga dapat segera berjalan.
Strategi pembangunan ini tidak berdiri sendiri. Kuswarda menambahkan bahwa anggaran yang dialokasikan juga ditujukan untuk menuntaskan berbagai proyek strategis lainnya, termasuk pembangunan perguruan tinggi, rumah sakit, fasilitas olahraga, hingga infrastruktur mitigasi bencana seperti shelter tsunami.
"Melalui pelaksanaan ketiga program tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendukung upaya percepatan pelaksanaan prioritas nasional sekaligus meningkatkan akses layanan dasar dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana," tambah Kuswarda.
Kendati program-program tersebut telah ditetapkan, tantangan fiskal masih membayangi. Berdasarkan data internal Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, total kebutuhan anggaran untuk tahun 2027 mencapai Rp50,876 triliun. Sementara itu, pagu indikatif yang diterima saat ini baru menyentuh angka Rp31,533 triliun, atau sekitar 62 persen dari total kebutuhan riil di lapangan.
Keterbatasan pagu ini menuntut efektivitas dan skala prioritas dalam pelaksanaan proyek, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan diharapkan mampu memberikan dampak maksimal bagi pelayanan publik serta keberlanjutan pembangunan nasional di tahun mendatang.
