TVRINews, Jakarta
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memperkuat koordinasi lintas kementerian dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna mengakselerasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau **Bedah Rumah** bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan negara.
Berdasarkan data hingga 7 Oktober 2026, sebanyak 13.607 unit dari total 15.000 unit rumah yang diusulkan di 38 kabupaten dan 2 kota telah dinyatakan lolos verifikasi. Progres signifikan ini dibahas secara mendalam dalam Forum Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Usulan Kementerian/Lembaga yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta.
Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, menjelaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil pemantauan intensif yang dilakukan bersama Kementerian PKP. Berdasarkan data dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), tercatat sebanyak 14.790 unit telah selesai diverifikasi, sementara 468 unit lainnya masih dalam proses.
“Dari hasil verifikasi, terdapat 13.607 unit yang dinyatakan lolos dan 6.971 unit sudah masuk tahap penetapan,” ungkap Makhruzi.
Dalam proses pemutakhiran data, sempat terdapat sedikit selisih pencatatan antara data manual hasil verifikasi lapangan BP3KP dengan sistem digital Aplikasi Go PKP (di mana aplikasi mencatat 13.499 unit lolos verifikasi dan 6.474 unit masuk tahap penetapan). Menurut Makhruzi, perbedaan tersebut murni disebabkan oleh kendala jaringan internet di lapangan saat proses penginputan data.
Sebagai langkah solutif, Kementerian PKP telah mendirikan posko pemantauan khusus guna memantau data dari pemda dan BP3KP secara berkala. Selain itu, dokumentasi foto lapangan saat ini tengah diklasifikasikan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan, dengan target penyelesaian seluruh proses pada akhir Oktober 2026.
Apabila ditemukan usulan yang tidak lolos verifikasi, data tersebut akan segera digantikan oleh usulan cadangan dari pemerintah daerah agar kuota penetapan penerima bantuan tetap terserap optimal sesuai target.
Penguatan Koordinasi dan Evaluasi Berkala
Guna mengantisipasi hambatan teknis di masa mendatang, BNPP RI mendorong seluruh kementerian dan lembaga (K/L) pengusul untuk menugaskan personel khusus yang dapatberkoordinasi langsung secara intensif dengan Kementerian PKP.
(Foto: Humas BNPP RI)
Sebagai tindak lanjut konkret, forum koordinasi lintas kementerian ini akan diselenggarakan secara berkala setiap pekan dengan melibatkan tim teknis dari masing-masing instansi. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BP3KP, kementerian pengusul, dan Kementerian PKP.
Forum koordinasi strategis tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Kawasan dan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, serta dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian mitra, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian PKP sendiri.
