TVRINews – Jakarta
Di Tengah Ancaman Geopolitik Global dan Tantangan Iklim, Indonesia Cetak Rekor Ketahanan Pangan Nasional
Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia menorehkan milestone strategis di sektor pertanian.
Di tengah guncangan geopolitik global dan ancaman perubahan iklim ekstrem, pemerintah berhasil merealisasikan swasembada pangan pada delapan komoditas utama sekaligus mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah indikator kesejahteraan petani.
Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026, kemandirian sektor pangan telah menjadi benteng utama pertahanan nasional.
"Prestasi kita yang paling utama antara lain kita swasembada pangan dalam waktu cepat. Dalam keadaan krisis, kita punya uang pun mungkin tidak bisa membeli beras dari negara lain," ujar Presiden Prabowo.
Capaian tersebut diperkuat oleh proyeksi neraca pangan nasional 2026 yang mengonfirmasi kecukupan mandiri atas delapan komoditas vital: beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Badan Pangan Nasional kini menembus angka 4,56 juta ton per Oktober 2026 angka tertinggi yang dicapai dari optimalisasi produksi hulu dalam negeri.
Ketahanan pasokan di tingkat hulu ini berdampak nyata pada indikator ekonomi petani. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional mencapai level 131,11 pada September 2026, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah pencatatan data statistik pertanian nasional.
Fokus Pembenahan Tata Niaga dan Rantai Distribusi
Meskipun fondasi produksi hulu relatif solid, tantangan struktural bergeser ke sektor intermediate dan tata niaga niaga pangan. Menanggapi anomali pasar yang memicu margin kencang antara tingkat produsen dan konsumen, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk merestrukturisasi rantai pasok nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Mentan Amran saat meresmikan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 di Makassar.
"Produksi ayam, telur, hingga beras kita mengalami surplus. Namun peternak mengeluhkan harga jual yang terlalu rendah, sementara konsumen di pasar berhadapan dengan harga tinggi. Situasi ketimpangan ini yang sedang kita urai dan benahi," tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Amran menyoroti ketimpangan ekstrem di lapangan, seperti komoditas ayam ras yang dihargai Rp21.000 per kilogram di tingkat peternak, namun melambung hingga Rp46.000 per kilogram di tingkat eceran konsumen.
Fenomena perantara yang tidak efisien ini ditargetkan tuntas melalui optimalisasi jaringan cold storage, pemberdayaan korporasi petani, serta pemangkasan mata rantai perantara berlebihan. Langkah tegas pembenahan tata niaga ini juga telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna menindak praktik perdagangan yang merugikan pasar.
Di sisi makroekonomi, intervensi pasok berkelanjutan terbukti ampuh menekan laju inflasi pangan nasional di level 3,28 persen berada aman di bawah ambang batas atas batas sasaran pemerintah sebesar 3,5 persen.
Melalui konsistensi perlindungan harga hulu-hilir, diversifikasi logistik, serta penguatan infrastruktur pengolahan pascapanen, Indonesia memosisikan sektor pertanian bukan sekadar penyedia bahan pokok, melainkan pilar utama stabilitas ekonomi nasional di era baru geopolitik global.
