TVRINews, Banda Aceh
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Pemerintah Provinsi Aceh menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera pada 2025.
Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Rabu, 30 September 2026, turut melibatkan tim pakar kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Koordinasi dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan pemulihan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan. Langkah ini dinilai penting karena Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga penghujung 2026.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengatakan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus terus dioptimalkan agar pemulihan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat.
“Proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini kita harapkan dapat terus dioptimalkan pelaksanaannya, sehingga pemulihan masyarakat bisa dipercepat. Tim pakar juga diharapkan dapat mengawal proses percepatan tersebut,” ujar Lilik, dikutip, Kamis, 1 Oktober 2026.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo menekankan pentingnya penerapan prinsip build back better dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurutnya, pemulihan tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali fasilitas yang terdampak, tetapi juga harus memperhatikan aspek tata ruang dan keberlanjutan lingkungan.
“Pemulihan harus diselenggarakan dengan prinsip build back better. Artinya, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Andre.
Andre menambahkan, penguatan literasi dan kesiapsiagaan bencana juga perlu dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Penguatan literasi bencana seluruh pemangku kepentingan harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari upaya pengurangan risiko bencana,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dapat berjalan lebih terarah, sekaligus memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di tengah periode curah hujan tinggi.
