TVRINews, Jakarta
Kementerian Ketenagakerjaan memastikan belum ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.
Pemerintah hingga kini juga belum menetapkan lembaga yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut.
Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya informasi di media sosial yang menyebut Danantara telah ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon bagi pekerja.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan kabar tersebut tidak sesuai dengan kondisi kebijakan yang berlaku saat ini.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," kata Indah dalam keterangan tertulis, Minggu, 15 November 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan aturan teknis sebagai tindak lanjut dari Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Artinya, pelaksanaan kebijakan Dana Cadangan Pesangon masih menunggu penyelesaian regulasi, termasuk penentuan mekanisme dan pihak yang nantinya dipercaya mengelola dana.
Dalam proses penyusunannya, Kemnaker akan terlebih dahulu membuka ruang konsultasi publik dengan melibatkan unsur pengusaha, pekerja atau buruh, serta pemangku kepentingan lainnya.
Indah menilai, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha.
"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.
Adapun sejumlah materi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut meliputi sumber pendanaan, tata kelola, mekanisme pengelolaan, pembentukan lembaga pengelola, hingga sistem pertanggungjawaban.
Kemnaker juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada penetapan resmi yang menunjuk Danantara maupun kementerian tersebut sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.
Oleh karena itu, masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan pengusaha, diminta tidak menjadikan informasi yang belum terverifikasi sebagai acuan dalam mengambil keputusan.
Pemerintah memastikan perkembangan kebijakan ini akan disampaikan secara resmi setelah seluruh tahapan pembahasan dan penyusunan regulasi selesai.
Indah menegaskan, Kemnaker berkomitmen menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang transparan dan akuntabel, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha.
