TVRINews, IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pengerjaan proyek gedung perkantoran serta infrastruktur jalan pada kawasan lembaga legislatif dan yudikatif tetap berjalan sesuai target yang ditetapkan.
Hingga pertengahan November 2026, progres fisik rata-rata untuk kawasan legislatif tercatat mencapai 25,40 persen, sementara kawasan yudikatif telah menyentuh angka 32,83 persen.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menegaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan gedung perkantoran negara masih berada di jalur yang tepat. Meski demikian, pihaknya tetap memacu para pelaksana proyek untuk menjaga intensitas dan mempercepat pengerjaan guna mengejar target akhir tahun.
(Foto: Humas Otorita IKN)
“Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” ujar Aswin dalam keterangannya dikutip, Minggu 15 November 2026.
Peninjauan diawali dari kawasan legislatif, tepatnya di titik pembangunan Gedung Sidang Paripurna, lalu berlanjut menuju lokasi pembangunan Gedung Mahkamah Agung di kawasan yudikatif. Selain meninjau infrastruktur pemerintahan, rombongan juga memantau proyek investasi swasta milik PT Star Bright International Investment serta fasilitas kolam retensi penunjang infrastruktur dasar IKN.
Berdasarkan data pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun di kawasan lembaga legislatif, pembangunan Gedung DPD RI telah mencapai 22,75 persen dan Gedung MPR RI sebesar 24,33 persen. Adapun progres fisik pembangunan gedung DPR I tercatat sebesar 21,91 persen, gedung DPR II sebesar 21,66 persen, serta Gedung Sidang Paripurna sebesar 20,25 persen. Sementara itu, pembangunan jalan di kawasan legislatif telah terealisasi sebesar 41,49 persen.
(Foto: Humas Otorita IKN)
Di sisi lain, pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pada kawasan lembaga yudikatif juga mencatatkan hasil positif. Pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen, sedangkan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berada di angka 25,27 persen. Untuk pembangunan infrastruktur jalan di kawasan yudikatif, progresnya telah mencapai 46,69 persen.
Usai memantau proyek pemerintahan, Basuki meninjau lokasi pembangunan kawasan terpadu PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal Tiongkok dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun tersebut diketahui telah memulai tahap konstruksinya sejak Juli 2026 lalu.
Aswin menuturkan bahwa Kepala Otorita IKN memberikan perhatian khusus terhadap kualitas konstruksi dan standar desain kawasan terpadu tersebut agar selaras dengan standar ibu kota dan kebutuhan pasar.
(Foto: Humas Otorita IKN)
“Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain dan harapan pembangunan kedepan maupun investasinya. Disitu Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunannya konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya,” ujar Aswin.
Rangkaian peninjauan ditutup dengan memantau pembangunan kolam retensi SM-02 berkapasitas tampung 243.000 meter kubik yang progres fisiknya telah menembus 70 persen. Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi tercatat sebesar 33,91 persen per 10 November 2026 dan diproyeksikan mencapai 56,62 persen pada penghujung tahun ini.
Fasilitas kolam retensi ini merupakan bagian dari penerapan konsep sponge city di Nusantara untuk mengelola limpasan air serta mendukung konservasi sumber daya air, yang melengkapi jaringan perpipaan air minum dan fasilitas dasar lainnya.
Seluruh percepatan pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, beserta infrastruktur pendukungnya pada Tahap II periode 2025–2029 ini dijalankan sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 guna melengkapi ekosistem pemerintahan trias politika di Ibu Kota Nusantara.
