TVRINews, Papua Barat Daya
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung program perumahan rakyat di Perumahan Kadar Malibera Residence III, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 27 April 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Ketiganya mengecek kondisi bangunan sekaligus berdialog dengan penghuni perumahan.
Dari hasil peninjauan, Mendagri mendorong Wali Kota Sorong Septinus Lobat untuk mendukung program perumahan rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto, khususnya melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ia menilai kebijakan tersebut penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, mengingat Kota Sorong belum sepenuhnya menerapkannya.
Mendagri juga mengingatkan agar pemerintah daerah memahami secara komprehensif teknis pelaksanaan kebijakan, termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
"Nanti dianggap, ngomong depan publik bahwa ini digratiskan PBG, BPHTB, besok masyarakat gratis. Enggak, enggak semua gratis. Yang gratis hanya masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Senin, 27 April 2026.
Selain meninjau perumahan, Mendagri bersama rombongan juga mengunjungi kawasan kumuh di Kelurahan Malawei, Kota Sorong. Di lokasi tersebut, mereka berdialog langsung dengan warga untuk melihat kondisi hunian secara lebih dekat.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat di Tanah Papua mendapatkan akses hunian yang layak, sejalan dengan program prioritas Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
