TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Kehutanan Rahmat Marzuki mewakili Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membuka Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.
Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam pelestarian hutan sekaligus mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.
Pada periode kelima, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp20 miliar yang ditargetkan menjangkau 300 kelompok masyarakat.
"Pada hari ini, kita melanjutkan langkah yang sangat strategis tersebut dengan meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dengan alokasi dana sebesar Rp 20 Miliar yang ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 300 kelompok masyarakat,”kata Wakil Rohmat Marzuki dalam keterangan tertulis, dikutip, Rabu, 7 Oktober 2026.
Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 merupakan skema pendanaan untuk mendukung target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 melalui kerja sama Indonesia dan Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (RBC).
Dana disalurkan Kementerian Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pelestarian hutan dan penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Pada periode kelima, pendanaan diarahkan pada tiga tema utama. Pertama, FOLU Biodiversity untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Kedua, FOLU Goes to School yang melibatkan generasi muda dalam kegiatan pelestarian lingkungan.
Ketiga, FOLU Terra yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan.
Hingga periode keempat, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 telah menyalurkan dana sekitar Rp29,081 miliar kepada 863 kelompok masyarakat.
Program tersebut tercatat menjangkau 49.653 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.
Program periode kelima selanjutnya diarahkan untuk mendukung aksi iklim dan pengelolaan hutan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan di tingkat tapak.
Dari Pemerintah Norwegia, Ambassador Designate untuk Indonesia Kaja Glomm menilai hutan dan lanskap Indonesia memiliki arti penting secara global. Menurutnya, keberhasilan perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan sangat bergantung pada aksi nyata di lapangan serta keterlibatan masyarakat yang tinggal dan bergantung pada kawasan hutan.
Kaja Glomm juga menilai masyarakat lokal, masyarakat adat, generasi muda, dan organisasi masyarakat sipil memiliki pengetahuan serta pengalaman yang penting dalam mendukung aksi iklim dan kehutanan.
Ia menyebut Community Small Grant Facility memiliki peran penting karena membantu menerjemahkan pengetahuan dan kepemimpinan masyarakat menjadi aksi nyata, sekaligus membuka akses pendanaan bagi kelompok yang bekerja langsung di lapangan.
"Norwegia sangat bangga dapat mendukung ambisi iklim dan kehutanan Indonesia melalui kemitraan jangka panjang kami. Sejauh ini, melalui kontribusi berbasis hasil, kami telah menyalurkan US$216 juta untuk mendukung hasil terverifikasi Indonesia dalam mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Kontribusi berbasis hasil ini mendukung rencana operasional FOLU Net 2030 Indonesia,"jelasnya.
Dalam kerja sama tersebut, Pemerintah Norwegia memberikan dukungan melalui mekanisme Result-Based Contribution. Sementara Kementerian Kehutanan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kegiatan pengurangan emisi sektor FOLU serta pelibatan berbagai pihak, termasuk Implementing Partner dan penerima manfaat.
Adapun BPDLH bertugas mengelola dan menyalurkan dana kontribusi Norwegia untuk mendukung pelaksanaan program.
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto mengatakan keberhasilan Layanan Dana Masyarakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pendanaan dapat dirasakan masyarakat di tingkat tapak.
“Bagi BPDLH, capaian Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 bukan hanya tentang angka yang telah disalurkan. Bagaimana dana karbon dapat dirasakan hingga ke tingkat tapak merupakan hal yang lebih utama. Dukungan pendanaan ini dapat menjadi pemantik perubahan besar yang dapat menumbuhkan semangat, membangun kapasitas, dan membuktikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan menjaga lingkungan,”ungkap Joko Tri Haryanto.
Melalui program tersebut, masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari menanam dan merawat pohon, mengembangkan usaha berbasis perhutanan sosial, mengikuti pelatihan, menjaga keanekaragaman hayati, hingga melakukan aksi pembersihan sungai.
BPDLH juga mengembangkan skema pembiayaan berkelanjutan melalui Fasilitas Dana Bergulir (FDB). Skema ini dirancang menyerupai microfinance untuk mendukung kelompok usaha perhutanan sosial dan agroforestri.
Selain pembiayaan, BPDLH memfasilitasi akses pasar bagi produk masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPDLH dengan PT Jebe Trading Indonesia (JB Cocoa) sebagai offtaker dan PT Rainforest Indonesia (Rainforest Alliance) sebagai mitra pendukung pertanian berkelanjutan.
Dalam skema tersebut, BPDLH menyediakan pembiayaan melalui FDB, JB Cocoa menyerap hasil produksi, sementara Rainforest Alliance mendukung penerapan praktik pertanian berkelanjutan, penguatan kapasitas, serta pengembangan rantai nilai komoditas.
Kemitraan itu diarahkan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah produk, menjaga kesinambungan produksi, dan memperkuat kelayakan usaha penerima FDB.
"Jadi bagi kami kerjasama ini bukan sekadar penandatanan dokumen, tapi ini adalah membangun jembatan dari hutan menuju pasar. Dari masyarakat yang menjaga dan mengelola hutan, menuju produk yang memiliki nilai tambah dan dapat diterima oleh pasar,"tandasnya.
