TVRINews, Tanjung Palas
Kesultanan Bulungan menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di wilayah Kalimantan Utara. Sejarah panjang kesultanan ini tidak terlepas dari proses migrasi, asimilasi budaya, serta persekutuan politik berbagai suku di wilayah pesisir dan pedalaman Kalimantan.
Ketua Yayasan Sejarah dan Budaya Kalimantan Utara, Joko Supriadi, menjelaskan bahwa Kesultanan Bulungan diperkirakan mulai terbentuk pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1500-an.
“Awalnya berasal dari komunitas kecil suku Dayak Kayan yang bermukim di pedalaman Sungai Kayan, wilayah Apokayan. Dari sana, mereka melakukan migrasi ke hilir sungai dan kemudian berasimilasi dengan peradaban dari Brunei dan Sulu,”kata Joko dalam keterangan yang diterima tvrinews di Museum Kesultanan Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Rabu, 28 Januari 2026.
Proses asimilasi tersebut melahirkan komunitas baru yang kemudian dikenal sebagai suku Bulungan. Perpaduan unsur Dayak pedalaman, budaya pesisir, serta pengaruh Islam menjadi fondasi awal berdirinya Kesultanan Bulungan.
Tokoh Pendiri dan Sultan-Sultan Penting
Tokoh yang dianggap sebagai pendiri Kesultanan Bulungan adalah Datuk Mancang, seorang bangsawan asal Brunei. Ia memperkuat persekutuan politik melalui pernikahan dengan keturunan Dayak Kayan yang telah bermigrasi ke wilayah hilir Sungai Kayan.
Sebelumnya, komunitas Dayak Kayan dipimpin oleh tokoh bernama Kuanyi, yang kemudian memiliki keturunan perempuan bernama Lahebara, dilanjutkan oleh Kelawailumu. Kelawailumu inilah yang kemudian menikah dengan Datuk Mancang dan menjadi tonggak terbentuknya struktur kekuasaan awal Bulungan.
Dalam perkembangannya, muncul tokoh penting lainnya seperti Datuk Rasyid dari Sulu, yang melanjutkan tradisi pemerintahan hingga Bulungan resmi bertransformasi menjadi kesultanan Islam.
Perubahan status kerajaan menjadi kesultanan terjadi pada masa Wira Amir, yang dikenal pula dengan gelar Amirul Mukminin. Pada masa inilah penyebaran Islam semakin kuat, ditandai dengan kehadiran ulama dari Arab maupun lokal serta pendirian masjid-masjid awal.
Faktor Perkembangan Kesultanan Bulungan
Menurut Joko, pesatnya perkembangan Kesultanan Bulungan tidak terlepas dari posisi geografisnya yang sangat strategis. Wilayah muara Sungai Kayan menjadi titik temu jalur perdagangan antara hasil hutan dari pedalaman dan aktivitas niaga pesisir.
“Kesultanan Bulungan berada di jalur perdagangan penting dan menjadi penghubung antara pedalaman Dayak dan masyarakat pesisir seperti suku Tidung,” jelasnya.
Persekutuan antara suku Dayak Kayan di pedalaman dan suku Tidung di pesisir menjadi kekuatan utama kesultanan. Melalui hubungan politik dan pernikahan, Bulungan mampu membangun supremasi wilayah sekaligus menghadapi pengaruh kesultanan besar di sekitarnya, seperti Brunei, Sulu, Banjar, serta kekuatan asing dari Inggris, Spanyol, dan Belanda.
Selain itu, posisi geografis Bulungan juga berperan penting dalam menghadapi ancaman bajak laut yang marak pada abad ke-17 dan ke-18 di perairan Kalimantan.
Masjid Kasimuddin, Simbol Sejarah dan Kekuasaan Kesultanan
Salah satu peninggalan terpenting Kesultanan Bulungan adalah Masjid Qasimuddin, yang hingga kini masih berdiri kokoh dan menjadi saksi perjalanan sejarah Islam di Kalimantan Utara.
Joko menjelaskan, pembangunan masjid tersebut telah dimulai sejak masa Sultan Dato Alam Muhammad Karipatul Adil sekitar tahun 1870-an. Seiring berkembangnya kesultanan dan berpindahnya pusat pemerintahan, masjid kemudian diperluas secara besar-besaran pada masa Sultan Kasimuddin pada awal abad ke-20.
“Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan keagamaan dan simbol kekuatan kesultanan. Setiap pergantian kepemimpinan biasanya diumumkan di masjid karena dianggap sebagai tempat yang sakral,”ungkapnya.
Masjid Qasimuddin tercatat tidak pernah dihancurkan sejak masa kolonial Belanda hingga era modern, menunjukkan perannya yang kuat dalam struktur sosial dan spiritual masyarakat Bulungan.
Tokoh Perlawanan terhadap Kolonialisme
Sejarah Kesultanan Bulungan juga diwarnai perjuangan melawan kolonialisme. Sejumlah tokoh tercatat mengalami pembuangan akibat perlawanan terhadap Belanda, di antaranya Sultan Dato Alam yang diasingkan ke Banjarmasin, Dato Adil yang dibuang dari Tarakan, serta Raja Pandita dari Tidung yang diasingkan ke Pulau Tidung, Jakarta.
Selain itu, terdapat pula tokoh-tokoh lokal seperti Anyik Lohong, Lencaw Ingan, dan pemimpin adat lainnya yang turut berperan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Bulungan.
“Kesultanan Bulungan bukan kerajaan yang homogen. Ia bersifat konfederatif, terdiri dari kerajaan-kerajaan Tidung dan komunitas Dayak, sehingga sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari peran seluruh etnis yang ada,” tutur Joko.
Bergabung ke NKRI
Perjalanan Kesultanan Bulungan berakhir secara politik ketika Sultan Jalaluddin membawa wilayah Bulungan bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1945–1946, dan ditegaskan kembali dalam penyerahan kedaulatan pada tahun 1949.
Langkah tersebut menandai berakhirnya sistem kesultanan sekaligus menjadi babak baru bagi masyarakat Bulungan sebagai bagian dari Indonesia merdeka.
