TVRINews, Jakarta
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendorong agar penyelesaian isu maritim dan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dilakukan secara progresif dan tidak terjebak pada kebuntuan hukum formal yang berlarut-larut. Hal ini disampaikan Anwar saat memberikan keterangan pers bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Dalam keterangannya, Anwar menegaskan pentingnya semangat persaudaraan dan kerja sama konkret antara kedua negara. Ia mengungkapkan, jika negosiasi hukum masih mengalami jalan buntu, kedua negara dapat segera melangkah ke kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.
“Kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi, termasuk joint development authority, kalaupun di kawasan Ambalat,” ujar Anwar, Jumat 27 Juni 2025.
Kemudian, ia menjelaskan bahwa penyelesaian masalah maritim dan batas negara tidak harus menunggu waktu yang terlalu lama. Menurutnya, jika dibiarkan, penyelesaian hukum formal bisa memakan waktu hingga dua dekade. Karena itu, diperlukan pendekatan praktis dan hasil nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Jadi kita menfaatkan waktu ini untuk mendapat hasil supaya memberikan untungan ke dua-dua negara dan membela nasib rakyat kita di kawasan yang agak jauh di perbatasan,” ucapnya.
Kawasan Ambalat merupakan salah satu wilayah maritim di perbatasan laut Indonesia–Malaysia yang selama ini masih menjadi titik perbedaan. Namun, kedua negara sepakat untuk mengedepankan kerja sama daripada konflik terbuka.
Kunjungan Anwar ke Indonesia ini disebut sebagai bagian dari penguatan diplomasi personal dengan Presiden Prabowo serta upaya membangun fondasi kerja sama bilateral yang lebih solid menjelang pertemuan resmi kedua kepala negara pada akhir bulan ini.
Baca Juga: PM Malaysia: Persahabatan Saya dan Presiden Prabowo Terjalin Hampir Setengah Abad
