TVRINews, Antalya
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen nyata pengendalian emisi metana lintas sektor dalam Konferensi Perubahan Iklim COP31 di Antalya, Turki, guna memenuhi target iklim nasional tahun 2030.
Pemerintah Indonesia menegaskan langkah konkret dalam transisi dari sekadar komitmen menuju aksi nyata penanganan perubahan iklim global.
Dalam forum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Türki, delegasi Indonesia memaparkan strategi komprehensif penurunan emisi metana yang mencakup sektor persampahan, pertanian, serta energi fosil. Langkah ini dirancang untuk memastikan pencapaian target penurunan emisi nasional dapat terealisasi selambat-lambatnya pada tahun 2030.
Berdasarkan dokumen iklim nasional yang telah diperbarui, Indonesia mematok target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen melalui upaya mandiri, serta peningkatan hingga 43,20 persen apabila memperoleh dukungan internasional. Target ambisius tersebut kini ditopang oleh operasionalisasi penanganan metana yang terukur di berbagai lini industri dan lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menggarisbawahi bahwa mitigasi metana telah bertransformasi menjadi agenda kerja harian yang bersifat operasional.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya ditujukan untuk meredam laju perubahan iklim, melainkan juga memperkuat ketahanan pangan, mengoptimalkan pengelolaan sampah berkelanjutan, serta meningkatkan efisiensi energi nasional.
Aksi Mitigasi di Tiga Sektor Utama
Dalam penerapannya di lapangan, Kementerian Lingkungan Hidup memimpin langsung percepatan operasional niremisi di sektor pengelolaan sampah.
Pemerintah secara aktif menghentikan praktik pembuangan terbuka (open dumping) serta mencegah penumpukan limbah organik di tempat pemrosesan akhir. Pendekatan penghitungan emisi kini ditingkatkan menggunakan metode tingkat dua (Tier 2) yang diklaim jauh lebih transparan dan akurat.
Selain itu, penguatan ekonomi sirkular digenjot lewat implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 guna mengonversi sampah menjadi energi, sementara industri sawit nasional mulai memanfaatkan limbah cair menjadi sumber biogas mandiri.
Pada sektor pertanian, intervensi difokuskan pada pengujian varietas padi beremisi rendah serta perluasan teknik pengaturan irigasi bersistem yang disertai pendampingan teknis bagi para petani. Pengelolaan pakan serta limbah kotoran ternak turut diintegrasikan guna menekan emisi gas rumah kaca sekaligus mendongkrak kesejahteraan peternak lokal.
Sementara itu, di sektor energi fosil, operator minyak dan gas bumi di tanah air tengah menguji coba teknologi canggih untuk deteksi serta perbaikan kebocoran metana (Leak Detection and Repair / LDAR).
Inisiatif tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian pekan metana Asia Tenggara di Jakarta, yang kini diperluas mencakup verifikasi penurunan emisi pada sektor pertambangan batu bara.
Penguatan Tata Kelola dan Ekosistem Pembiayaan Hijau
Guna memastikan efektivitas koordinasi lintas instansi, pemerintah resmi mendirikan unit khusus penanganan polutan berumur pendek bernama Super Pollutant Unit Indonesia pada Oktober 2026. Dari sisi pembiayaan, KLH/BPLH mengawal penuh implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang membuka kerangka regulasi perdagangan karbon bagi proyek-proyek mitigasi metana.
Instrumen pendanaan inovatif seperti sukuk hijau negara juga diandalkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.
Pemerintah membuka pintu seluas-luasnya bagi lembaga keuangan global serta mitra industri untuk menjalin kemitraan strategis.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pendanaan fasilitas pengolahan sampah perkotaan, manajemen irigasi pertanian, hingga perbaikan infrastruktur energi guna menjamin keselamatan lingkungan hidup jangka panjang.
